0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Ditahan, Mantan Kadis Dukcapil Dititipkan di Lapas Klaten

Dok.Timlo.net
Lapas Klaten (Dok.Timlo.net)
Klaten — Mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil (Kadis Dukcapil) Klaten, Sarjono mendekam di sel Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Klaten sejak 1 September lalu.
“Ya benar, kami mendapat titipan tersangka Sj dari Kejaksaan sejak 1 September lalu selama 20 hari. Tersangka kita tempatkan di blok A,” kata Kepala Lapas Kelas IIB Klaten, Budi Priyanto, melalui Kasi Pembinaan Anak Didik dan Kegiatan Kerja Lapas Klaten, Eko Bekti Susanto, Rabu (9/9).
Hal itu dibenarkan Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Klaten, Nurul Anwar. Pihaknya memiliki waktu 20 hari untuk membuat rencana dakwaan sebelum berkas dan tersangka dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. Namun tidak sampai 20 hari, Selasa (8/9) kemarin, berkas sudah diselesaikan dan diserahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang.
“Sesuai edaran per April, Rutan Kedungpane (Semarang) untuk laki-laki dinyatakan overload. Tetapi sidangnya tetap di Semarang. Sedangkan proses penahanan sampai nanti bila terbukti bersalah, eksekusinya di rutan wilayah hukumnya masing-masing,” ungkapnya.
Dijelaskan, dibutuhkan waktu bertahun-tahun bagi penyidik untuk dapat melengkapi berkas dalam kasus tersebut. Pasalnya, saksi dan pihak terkait yang menjalani pemeriksaan jumlahnya cukup banyak.
“Tim jaksa penuntut umum (JPU) sudah menyatakan lengkap setelah mempelajari berkas yang diserahkan penyidik. Sehingga begitu berkas dinyatakan P21, maka dilakukan penahanan terhadap tersangka (Sarjono) sejak 1 September lalu,” jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, kasus dugaan korupsi Disdukcapil Klaten ini sudah diusut Kejari Klaten sejak 2008. Dua tahun kemudian, Sarjono ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat tentang pemotongan honor petugas pendataan kependudukan.
Berdasarkan surat keputusan (SK) Bupati, honor untuk petugas di lapangan seharusnya Rp 1,2 juta. Namun, fakta di lapangan setiap petugas menerima honor tidak sama, berkisar ratusan ribu rupiah. Sedangkan berdasarkan audit Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan, dugaan kerugian dalam kasus ini sekitar Rp 1,6 miliar dari total nilai proyek Rp 3,8 miliar yang bersumber dari APBD 2008.
Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge