0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Gakkumdu Sukoharjo Tunda Penandatanganan MoU

dok.timlo.net/red
Anggota Panwaslu Sukoharjo, Muladi Wibowo (dok.timlo.net/red)

Sukoharjo — Panwaslu, Kejaksaan Negeri dan Polres Sukoharjo yang tergabung daam Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) batal menandatangai Memorandum of Understanding (MoU). Hal ini dikarenakan adanya pergantian Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo dari pejabat lama Joko Susanto kepada Agustinus Wijono.

“Hari ini tadi kita sudah sepakat, hanya saja untuk penandatanganan kesepakatan (MoU) tertunda besok setelah dilakukan Sertijab Kajari Sukoharjo, kemungkinan minggu depan baru dilakukan,” kata Anggota Panwaslu Sukoharjo, Muladi Wibowo, Rabu (9/9).

Namun demikian, dalam rapat tertutup antar tiga lembaga penegak hukum ini telah menghasilkan kesepakatan dalam menyikapi pelanggran pilkada. Diantaranya kasus money plitics dan pembatasan  mobil branding pasangan calon sebagai sarana kampanye.

Dua kasus ini sebelumnya menjadi perdebatan karena tidak diatur dalam PKPU maupun UU No 8 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Pilkada. Sehingga, ketiga lembaga penegak hukum ini menafsirkan sendiri penangannya sebelum ada kesepakatan bersama.

Dalam menangani kasus pelanggaran Pilkada, Panwaslu akan membuat rekondasi atas temuan di lapangan kepada penyidik kepolisian. Setelah berkas lengkap, penyidik menyerahkan ke Kejaksaan Negeri untuk disidangkan jika yang ditangai masuk kategori tindak pidana Pemilu.

“Pada prinsipnya, Panwaslu melakukan pemeriksaan atas kasus pelanggaran Pilkada selama enam hari, setelah itu baru kita kirim berkas ke penyidik, berbeda dengan tahun-tahun sebeumnya yang batas maksimal tujuh hari,” tandasnya

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge