0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Gakkumdu Belum Sepakat Sejumlah Pelanggaran Pilkada

timlo.net/putra kurniawan

Kantor Panwaslu Kabupaten Sukoharjo

Sukoharjo — Panwaslu, Kejaksaan Negeri dan Polres Sukoharjo sejauh ini belum sepakat dalam menentukan langkah hukum penyelesaian beberapa kasus pelanggaran pilkada. Diantanya, branding mobil dan money politik, pasalnya kedua kasus ini tidak diatur secara spesifik dalam UU Pilkada maupun PKPU.

“Panwaslu menegaskan, semua yang tidak diatur di dalam Undang Undang Pilkada maupun PKPU tidak boleh dilakukan, namun belum mencapai titik temu sehingga besok akan diagendakan rapat membahas hal itu,” kata Anggota Panwaslu Sukoharjo, Muladi Wibowo, Selasa (8/9).

Panwaslu menegaskan, branding mobil termasuk pelanggaran kampanye, karena tidak termasuk yang diperbolehkan di dalam PKPU. Namun, sejumlah kabupaten maupun kota lain memperbolehkan, sehingga masih menjadi pertimbangan Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Sedangkan kasus money politik di dalam peraturan KPU masuk kategori pelanggaran, namun tidak dijelaskan sanksi hukumnya sehingga menimbulkan multi tafsir. Dan Panwaslu menindaklanjuti dengan membawa kasus money politik ini ke ranah pidana umum dan konsekwensinya bisa membatalkan calon.

“Di dalam leg spesialis pilkada tidak diatur, sehingga menurut saya bisa ditarik ke tindak pidana suap, pemberi dan penerima bisa kena, namun ini juga masih menjadi perdebatan,” tandasnya.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge