0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Gugatan Pra Peradilan Tersangka M Fajri Ditolak

Suasana sidang Pra Peradilan terkait kasus korupsi APBD 2003 di Pengadilan Negeri (PN) Solo ()

Solo — Setelah sempat menjadi polemik selama beberapa minggu, akhirnya Pengadilan Negeri (PN) Solo menolak permohonan gugatan pra peradilan (Praper) yang diajukan oleh DPD Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Solo melalui Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) Solo. Hakim tunggal dalam sidang tersebut menyebut pengajuan permohonan Praper yang menyeret tersangka calon Wakil Walikota Solo 2015, Muhammad Fajri, tidak memiliki legal standing.

“Hakim pra peradilan tidak menemukan bukti akta pendirian dan ADT ART organisasi yang mengajukan pra peradilan dalam kasus ini yang concern dalam persoalan tertentu,” kata Hakim Tunggal, Zamroni membacakan putusannya, Selasa (1/9).

Selain dinilai tidak memiliki legal standing, kata Zamroni, kasus tersebut juga dinilai oleh hakim bersifat pribadi yaitu persoalan penggunaan APBD Kota Surakarta yang menjadi tanggungjawab pribadi pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Muhammad Fajri, kata Zamroni, tidak bisa perbuatan yang bersangkutan otomatis dapat diwakili oleh pihak ketiga kecuali pihak ketiga ini mendapat surat kuasa darinya. Semisal, dalam kasus Budi Gunawan, Hadi Poernomo, OC Kaligis, dan sebagainya.

“Dengan demikian alasan pemohon sebagai pihak ketiga dalam perkara ini tidak memiliki legal standing untuk mengajukan surat permohonan pra peradilan ini.. mengadili, satu, menyatakan perkara pra peradilan kasus ini yang bernomor 07/PID-PRA PERADILAN/ 2015/PN SURAKARTA/ tidak dapat diterima,” tandas Zamroni.

Seperti diberitakan, M Fajri masih menyandang status tersangka terkait kasus korupsi dana APBD tahun 2003 oleh pihak kepolisian. Hingga saat ini polisi belum mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge