0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Tidak Semua Demokrasi Berjalan Demokratis

timlo.net/putra kuniawan

Sosialisasi pengawas parsitipatif bawaslu di Sukoharjo

Sukoharjo — Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diharapkan bukan sekedar formalitas dalam mencari pemimpin daerah. Pernyataan ini dilontarkan Praktisi Hukum Tata Negara dari UNS Solo yang menilai tidak semua pemilu berjalan demokratis.

“Demokrasi itu mestinya berdasarkan Pancasila dan UUD 45 agar berjalan demokratis, kalau masih ada isu sara, black campign dan pelanggaran lainnya, saya bisa katakan pemilu jauh dari demokratis,” kata Dosen Hukum Tata Negara UNS, Sunny Ummul Firdaus, Senin (31/8).

Kondisi seperti ini dinilai memicu munculnya calon boneka, hal ini dikarenakan penyelanggara pemilu sendiri tidak mau dikatakan tidak berhasil. Beberapa pihak juga tidak menginginkan adanya penundaan pemilu karena berbagai kepentingan.

Proses Pemilihan Bupati dan wakil Bupati yang seperti ini dinilai sangat mencederai demokrasi yang sebenarnya diinginkan masyarakat. Mengingat sesuai UUD45 Indonesia adalah Negara Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

“Setiap negara demokrasi sudah pasti menyelenggarakan pemilu, namun harus diakui tidak semua pemilu berjalan demokratis, di tingkatan apapun,” tandasnya.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge