0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Amankan Pilkada, Polisi Tetap Junjung HAM

dok.timlo.net/aditya wijaya
Polres Klaten gelar simulasi pengamanan Pilkada (dok.timlo.net/aditya wijaya)

Klaten — Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Klaten dikepung ratusan orang yang tidak puas dengan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Situasi chaos, akibatnya terjadi bentrok antara polisi dan massa. Kejadian itu berlangsung saat simulasi pengamanan Operasi Mantap Praja 2015 di halaman Mapolres Klaten, Rabu (26/8).

“Selain KPU, target operasi pengamanan yang harus diamankan adalah Panwaslu, pasangan calon Bupati-Wakil Bupati, dan sebagainya. Kita juga akan mengamankan obyek vital, termasuk tahapan kampanye, mulai pencoblosan dan penghitungan suara,” tutur Kapolres Klaten AKBP Langgeng Purnomo.

Dalam simulasi, setelah massa kocar-kocar dihalau mobil water cannon, polisi sempat menahan beberapa perusuh. Bahkan, satu orang diantaranya terpaksa dilumpuhkan oleh petugas pasukan Dalamas (Pengendali Massa) bermotor dengan timah panas.

Disinggung soal perspektif HAM (hak asasi manusia) saat menangani aksi anarkis, AKBP Langgeng menjelaskan, tetap menjunjung HAM. Pihaknya mengimplementasikan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomer 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Pasalnya, pihaknya telah melakukan beberapa tahap pengamanan, mulai dari Dalmas awal, lapis ganti, kemudian Dalmas dengan peralatan lengkap lintas ganti dan mobil water cannon Brimob.

“Sesuai Perkap, itu merupakan penggunaan kekuatan sampai tahap kelima yang tidak melumpuhkan. Tahap keenam baru menggunakan senjata api. Pertimbangannya antara lain, perusuh telah membahayakan petugas, orang lain, dan timbul potensi kericuhan lebih besar seperti kebakaran dan mengganggu obyek vital. Namun dengan syarat diberikan kata-kata peringatan, tembakan peringatan dulu, baru diberi tembakan,” jelasnya.

Editor : Dhefi Nugroho

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge