0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Tahun Ini, MPR Tak Lagi Bagi-Bagi Voucher

dok.timlo.net/agung widodo
Sosialisasi 4 pilar kebangsaan oleh Rahayu Saraswati di Kecamatan Gemolong, Sragen (dok.timlo.net/agung widodo)

Sragen – Tahun 2015 ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak membagikan voucher kepada daerah di saat masa reses. Dalam reses, anggota MPR hanya melakukan sosialisasi 4 pilar kebangsaan sambil menyerap masukan dari masyarakat secara langsung dan memastikan bantuan program kemiskinan dari pemerintah pusat sampai ke penerima.

“Kalau untuk tahun ini memang tidak ada bagi-bagi voucher. Kita hanya ingin memastikan apakah bantuan dari pusat itu benar-benar tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan. Apa iya tepat sasaran atau tidak,” kata anggota MPR yang juga Anggota Komisi VIII DPR, Rahayu Saraswati Djoyohadikusumo saat acara Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Gemolong, Sragen, belum lama ini.

Saraswati mengatakan, dengan terjun langsung ke bawah dirinya bisa mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat secara langsung. Terutama mengenai adanya bantuan dari pusat seperti PSKS, keluarga harapan dan RTLH. Untuk itu dia juga meminta anggota DPRD yang ada di tingkat kabupaten atau kota secara aktif ikut mengecek program bantuan dari pusat tersebut.

“Saya minta DPRD lebih sering membangun komunikasi lebih intens dengan masyarakat. Jika ada warga yang belum mendapatkan bantuan bisa disampaikan ke tim saya,” kata keponakan Prabowo Subianto ini.

Terpisah Ketua DPC Partai Gerindra Sragen, Nawonggo Pramudyo mengatakan, kehadiran Rahayu Saraswati ke Sragen untuk sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Tapi tujuan utama yang lebih penting adalah memberikan informasi program pemerintah pusat secara langsung ke masyarakat.

“Karena di tengah masyarakat masih ada keraguan dengan pemimpin yang lalu, yang sering datang cuma seperlunya saja. Jadi kami dari Partai Gerindra ingin apa yang ada di pusat itu benar-benar sampai ke rakyat tanpa perantara,” jelas Nawonggo kepada Timlo.net, Rabu (26/8).

Saat disinggung mengenai kehadiran perangkat desa dan kepala desa dalam acara tersebut, Nawonggo beralasan, untuk memberikan informasi sebenarnya tentang data kependudukan di wilayahnya kepada anggota DPR RI.

“Kehadiran Kades karena ingin menyampaikan apa yang terjadi sesungguhnya di masyarakat yang tak sesuai dengan kebijakan pusat,” katanya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge