0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Rupiah Sentuh Rp 14 Ribu, Ketua DPR : BI Harus Diaudit

dok.merdeka.com
Setya Novanto (dok.merdeka.com)

Timlo.net — Ketua DPR Setya Novanto meminta Bank Indonesia sebagai penanggung jawab sektor moneter untuk mendalami merosotnya nilai tukar Rupiah terhadap USD hingga menyentuh angka Rp 14.000. Setya Novanto akan meminta Komisi XI DPR untuk memanggil Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI agar bisa melakukan audit terhadap Bank Indonesia (BI).

“Supaya Komisi XI mengundang BPK untuk mengajukan audit kepada BI menangani audit dengan cara PDTT (Pemeriksaan dengan tujuan tertentu – Red),” kata Novanto, Jakarta, Senin (24/8).

Menurutnya, investigasi perlu dilakukan terhadap kinerja BI agar bisa mengetahui penyebab dan hal-hal terkait pelemahan nilai tukar Rupiah yang saat ini terus terjadi.

“Supaya bisa memberikan analisa lebih jelas kesiapan pada BI,” kata politikus Golkar itu.

Dalam rapat dengar pendapat antara Bank Indonesia dengan Komisi XI DPR membahas Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) 2016, Sekretaris Panja Penerimaan Negara DPR RI, M Misbakhun juga sudah menyampaikan hal senada.

Menurutnya, ATBI 2016 berpotensi akan sulit disetujui oleh Komisi XI DPR. Pasalnya, banyak persoalan di internal BI yang menjadi sorotan seluruh anggota Komisi XI DPR saat pembahasan anggaran.

Dia mencontohkan yang perlu diaudit adalah pelaksanaan operasi moneter yang dilakukan oleh BI. Mengingat adanya konflik kepentingan yang menyebabkan bank sentral setengah hati mengamankan target nilai tukar yang diamanatkan UU APBN.

“Terkait pelaksanaan operasi moneter, saya akan upayakan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit secara khusus BI,” kata Misbakhun.

“Permasalahan di BI yang lain soal pencetakan uang, dan siapa saja yang terlibat dalam proses pencetakan uang, siapa suppliernya, siapa supplier kertasnya, siapa supplier tintanya, dan proses pengamanannya. Hal ini mengingat DPR juga sangat memperhatikan tentang sistem pembayaran di BI,” jelasnya.

Masalah lain, sambungnya, dugaan benturan kepentingan perusahaan di bawah Yayasan Bank Indonesia yang banyak melakukan kerjasama pengelolaan kegiatan bisnis proses di BI yang mempunyai orientasi profit. Permasalahan di atas menjadi konsen bagi Komisi XI untuk melakukan pendalaman dalam pembahasan ATBI 2016.

“Kalau BI tidak bisa menjelaskan banyak pertanyaan anggota Komisi XI terkait masalah yang sudah ditanyakan tersebut, maka bisa jadi ATBI 2016 sulit disetujui Komisi XI,” kata Misbakhun.

[dan]

Sumber : merdeka.com

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge