0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Panwaslu Desak Batasan Dana Kampanye Rp 100,35 Miliar Direvisi

Ketua Panwaslu Solo, Sri Sumanta (dok.timlo.net/daryono)

Solo – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Solo meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo membuat kesepakatan ulang perihal pembatasan dana kampanye. Pasalnya, pembatasan dana kampanye maksimal Rp 100,35 Miliar dinilai sangat besar.

“Pembatasan maksimal Rp 100,35 Miliar itu sangat tinggi. Tidak realistis. Kami mendesak KPU kembali mengundang paslon (pasangan calon). Kemarin itu kan belum ditetapkan, baru pembahasan,” kata Ketua Panwaslu Solo, Sri Sumanta saat dihubungi, Minggu (23/8).

Menurut Sumanta, salah satu poin baru dalam Undang-undang Pilkada adalah penghematan dana kampanye. Penghematan itu agar saat calon kepala daerah terpilih tidak menyalahkan kekuasaanya untuk mengembalikan dana kampanye. Dengan demikian, pembatasan dana kampanye maksimal Rp 100,35 Miliar justru akan membuka peluang bagi kepala daerah terpilih untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

“Daerah lain yang luas wilayahnya besar saja cuman Rp 17 Miliar, Rp 10 Miliar. Kenapa Solo yang luas wilayahnya hanya secuil justru Rp 100,35 Miliar. Ini perlu disikapi bersama,” ujar dia.

Sumanta melanjutkan, peninjauan kembali dana kampanye Rp 100,35 Miliar perlu segera dilakukan mumpung saat ini tahapan Pilkada belum sampai pada tahapan kampanye. Peninjauan itu agar batasan maksimal dana kampanye yang disepakati lebih realistis.

Dihubungi terpisah, Komisioner Divisi Hukum, Pencalonan dan Kampanye KPU Solo, Nurul Sutarti mengatakan, pihaknya akan kembali mengundang dua tim kampanye dan Panwaslu untuk membicarakan kembali besaran dana kampanye.

“Senin (24/8) besok kami undang dua tim kampanye dan Panwaslu  untuk meninjau ulang batasan dana kampanye itu. Dalam rapat koordinasi Jumat (21/8) kemarin, KPU RI juga minta dirasionalisasi,” jelas dia.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge