0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Bentrok TNI vs Warga, Dandim: Memang Ada Dorong-dorongan

dok.merdeka.com

Warga terlibat bentrok dengan TNI

Timlo.net – Aparat TNI terlibat bentrok dengan warga di kawasan Pesisir Urut Sewu, Kabupaten Kebumen. Peristiwa ini terjadi ketika 150 warga mendatangi lokasi lahan yang dipagari TNI.

Komandan Distrik Militer (Dandim) 0709 Kebumen, Letnan Kolonel Inf Putra Widyawinaya membantah anggotanya sengaja melukai petani. TNI AD hanya melakukan penjagaan pemagaran di lahan konflik itu.

“Memang ada dorong-dorongan. Ada yang luka karena dorong-dorongan,” kata Putra saat dihubungi wartawan, Sabtu (22/8).

Peristiwa bentrokan di tanah Urut Sewu, tepatnya di wilayah Desa Wiromartan, Kebumen menyebabkan empat warga sipil terluka parah. Salah satu korbannya adalah Kades Wiromartan Widodo Sunu Nugroho yang mengalami tangan retak akibat dipukul tentara serta bagian kepalanya bocor.

Selain Sunu, tiga warga lain menderita luka berat dan belasan lainnya mengalami luka ringan.

Putra mengatakan, pihaknya hanya melaksanakan program pemerintah untuk membuat pagar di Urut Sewu untuk keperluan latihan militer. Dari beberapa foto yang diunggah di media sosial, pembuatan pagar tersebut dilakukan dengan merusak tanaman petani. Padahal, warga sudah menanam sejak lama di area tersebut.

Menurut Putra, petani memaksa menghentikan pemagaran sehingga TNI terpaksa menghentikan aksi mereka. Dia menambahkan, TNI sudah secara prosedural melakukan sosialisasi dan memberi ganti rugi terhadap tanaman petani yang terkena pemagaran.

“Kami tidak ingin melukai masyarakat,” katanya.

Dia mengatakan, tidak ada benturan antara masyarakat dengan TNI. Bentrokan tersebut dinilai terjadi karena ada provokasi pihak ketiga.

“Masyarakat ikut karena terpaksa dan takut,” katanya.

Saat ini di Desa Lembupurwo sudah dua kilometer yang dipagar. Sedangkan di Wiromartan baru berjalan 300 meter.

Dia menambahkan, pada pertemuan 18 Agustus lalu, TNI dan masyarakat sudah sepakat untuk tidak melakukan aksi. Selain itu, TNI dan masyarakat juga diminta menunjukkan sertifikat paling lambat tanggal 14 September ke Pemerintah Kabupaten Kebumen.

“Sudah ada kesepakatan tidak ada demo, tapi tetap dilanggar,” katanya.

[cob]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge