0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pemkab Sukoharjo Dinilai Tidak Menjalankan Amanat Undang Undang

timlo.net/putra kurniawan

Ketua FPD Agus Tri Raharjo

Sukoharjo — Forum Pembaharuan Desa (FPD) menilai Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tidak menjalankan amanat Undang-Undang Desa. Pasalnya, dalam pencairan dana desa yang bersumber dari APBD, besarannya jauh di bawah ketentuan dalam UU No 6 Tahun 2014.

“Sudah jelas di dalam UU No 6 Tahun 2014 disebutkan, besaran dana desa dari APBD 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dikurangai DAK, kalau saya hitung seharusnya setiap desa mendapat Rp 600 juta,” kata Ketua FPD, Agus Tri Raharjo, Kamis (20/8).

Sedangkan untuk pencairan ADD tahap ke dua yang bersumber dari APBD Sukoahrjo 2015 ini, masing- masing desa akan mendapat anggaran antara Rp 60 juta hingga Rp 90 juta. Pemkab Sukoharjo belum mengacu kepada peraturan yang baru, mengingat masih ada regulasi yang belum jelas terkait tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pernyataan ini dimentahkan FPD yang mengakui telah memberikan salinan revisi Peraturan Pemerintah 43 tahun 2014 dengan PP 47 Tahun 2015. Di dalam peraturan pemerintah yang baru ini, telah memuat, bengkok yang saat ini diperdebatkan dikembalikan ke Kepala Desa dan Perangakat Desa sebagai tambahan penghasilan di luar penghasilan tetap.

“Aturannya sudah jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah itu, jadi tidak ada alasan pemerintah daerah tidak menganggarkan sesuai dengan UU, ini namanya tidak menjalankan amanat Undang Undang,” tandasnya.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge