0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Penyaluran Dana Desa Berpotensi Giring Kades Masuk Bui

IMG_20150820_112510
Dirjen Perimbangan Dana Desa Kemenkeu, Boediarso Teguh Wibowo (kiri) didampingi Wakil Bupati Wonogiri Yuli Handoko (baju merah) ()

Wonogiri — Penyaluran dana desa tahap pertama telah dilakukan pemerintah. Ada 434 kabupaten/ kota penerima dana desa. Pemerintah mengimbau agar kepala desa (Kades) atau perangkat desa menggunakan dana secara bijaksana. Pasalnya jika terbukti ada pelanggaran, mereka bakal masuk bui atau tahanan.

“Penerima dana desa di seluruh Indonesia dilakukan secara bertahap. Untuk tahun ini paling mencapai 215 desa,” jelas Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Boediarso Teguh Widodo, di Wonogiri, Kamis (20/8).

Diakui, dalam penerimaan dana desa ini banyak kendala, terlebih dari sisi sumber daya manusia .Menurut dia, hal ini merupakan masalah paling krusial. Pasalnya, dalam pelaksanaan UU nomor 60 tentang Desa, tidak mengenal transisi sehingga suka atau tidak suka prosedur ini harus dijalankan.

“Jangan sampai salah pemanfaatan, karena ini dana dari APBN dan APBD sehingga ada pengawasan ketat dari BPK. Jika ada temuan yang tak wajar maka akan berujung pada lembaga pemasyarakatan (LP),” ujarnya.

Namun demikian, dia menandaskan, dari seluruh kabupaten/ kota penerima dana desa yang berjumlah 434 kabupaten, di antaranya Wonogiri, 60 persen di antaranya masih bermasalah dan belum mencairkan dana tersebut hingga 100 persen bagi pembangunan desa.

Padahal Dirjen Kemenkeu telah memfasilitasi kabupaten dalam pembuatan SK bupati terkait pengalokasian dana desa. Jika hal itu terkesan diperlambat, maka kabupaten akan menerima akibatnya dan desa berhak menuntutnya kepada bupati. Pasalnya, dana desa yang nilainya mencapai Rp 20 triliun, 50 persennya telah dicairkan di tahap pertama.

“Dengan banyaknya masalah krusial ini, kita sepakat dengan DPR RI untuk mengadakan road show sosialisasi penggunaan dana desa secara masif,” katanya.

Ditambahkan, dana desa dapat dipergunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun sebenarnya, lanjut dia, kunci sukses penggunaan dana desa yakni adanya pendampingan. Dia kemudian mencontohkan, seperti program pemerintah sebelumnya, dimana ada program PNPM.

Dalam pembagian dana desa ini tidak gampang, karena banyak sekali permasalahan kompleks. Dimana terdapat beberapa hitungan indek dalam pembagian dana desa, seperti indek kemahalan desa dan indek kemahalan geografis.

“Tapi karena ada kendala, pola semacam PNPM belum bisa diterapkan, sebab harus ada perombakan besar-besaran atau reorganisasi dan bahkan momenklatur baru,” tandasnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge