0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Panwaslu Bakal Semprit PNS yang Nekat Ikut Kampanye

timlo.net/nanin

PNS Boyolali

Boyolali — Panwaslu Boyolali akan mengawasi gerak-gerak PNS Boyolali dalam kampanye Pilkada yang dijadwalkan akan dimulai 27 Agustus mendatang. Meski sebagai peserta tanpa atribut PNS, Panwaslu menilai hal itu tetap sebagai pelanggaran.

“Jabatan PNS tetap melekat pada individu, dilarang tegas ikut kampanye,” ujar Ketua Panwaslu Boyolali, Narko Nugroho, Rabu (19/8).

Hal ini sesuai dengan UU 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, UU 5 Tahun 2015 tentang aparatur sipil negara (ASN), dan PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, mengatur dengan tegas terkait netralitas PNS. Dipertegas lagi dengan PKPU 7 Tahun 2015 tentang kampanye Pilkada di Pasal 67. Dalam pasal tersebut berisi, pejabat negara, struktural, fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil lainnya, dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan pada pasangan calon yang menjadi peserta Pilkada, baik sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

“Pemahaman kami, PNS tetap harus netral,” tambahnya.

Dijelaskan, pelanggaran terbanyak dalam Pilkada adalah netralitas PNS. Apalagi, dua calon bupati, Seno Samudro dan Agus Purmanto adalah incumben, maka potensi pelanggaran netralitas PNS semakin besar. Dimana keduanya sama-sama memiliki kekuatan atau pengaruh menggerakan aparat.

Hal senada juga diungkapkan, Komisioner KPUD Boyolali, Ali Fachrudin. Dia menyatakan kehadiran PNS selaku pribadi dalam kegiatan kampanye secara tidak langsung menunjukkan keberpihakan. Meski PNS juga mempunyai hak memilih dalam Pilkada namun bukan berarti mereka bisa ikut berkampanye.

“Aturannya memang demikian, PNS harus tetap netral,” tandasnya.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge