0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Praktisi Periklanan Keluhkan Pembatasan Kampanye

Ilustrasi pilkada

Solo — Praktisi periklanan di Solo mulai mengeluhkan aturan pembatasan iklan kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada). Terlebih, semua iklan kampanye di-handle sepenuhnya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Saya khawatir, Pilkada tidak memberi imbas ekonomi.  Bagi pengusaha periklanan, Pilkada biasanya menjadi masa panen lima tahunan,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha dan Praktisi Periklanan Solo (Asppro), Ginda Ferachtriawan, Senin (17/8).

Selama ini, lanjut Ginda, pengusaha periklanan relatif menjaga hubungan baik dengan calon kepala daerah maupun partai pengusung. Selain mencetak alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye lainnya, praktisi periklanan terkadang juga membantu membuatkan konsep iklan.

Ginda khawatir, pembatasan APK dan iklan membuat masyarakat tidak mengenal calon. Bukan tidak mungkin hal itu akan berakibat pada menurunnya angka partisipasi pemilih.

“Khawatirnya partisipasi justru menurun,” ungkap dia.

Sebelumnya, sesuai yang diatur dalam Peraturan KPU No 7 Tahun 2015, seluruh kampanye calon hanya difasilitasi oleh KPU. Jumlah dan titik-titik pemasangan APK juga ditentukan. Calon dilarang memasang APK dan iklan kampanye secara mandiri.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge