0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Mayoritas Penambangan Tidak Mengantongi Ijin

Di Boyolali hanya dua aktivitas penambangan yang berijin, sisanya masih ilegal

Boyolali — Aktivitas penambangan pasir dan baru di Kabupaten Boyolali, ternyata hanya dua yang mengantongi ijin. Mereka yang berada di Desa Lanjaran, Musuk dan tambang andesit di Desa Ngaglik, Kecamatan Sambi. Sementara aktivitas penambangan lain tidak berijin.

“Hanya dua yang memiliki ijin,  baik itu wilayah ijin usaha penambangan [WIUP], ijin usaha penambangan [IUP] eksplorasi, dan ijin operasi produksi,” kata Kabid ESDM DPU dan ESDM Boyolali, Sarjuratmoko, Sabtu (15/8).

Dijelaskan, untuk mendapatkan ijin penambangan, pengusaha harus memiliki tiga ijin, wilayah ijin usaha penambangan (WIUP), ijin usaha penambangan (IUP) eksplorasi dan ijin operasi produksi. Namun di Boyolali, kebanyakan pengusaha hanya memiliki WIUP dan sudah berani menambang.

“Malah kadang-kadang belum punya ijin apa-apa sudah berani menambang,” tambahnya.

Secara legal, jika pengusaha tambang bisa memenuhi persyaratan, ijin usaha tambang bisa terbit hanya dalam waktu lima puluh hari. Namun, biasanya, pengusaha kesulitan memenuhi berkas-berkas persyaratan. Syarat perijinan yang paling sulit diperoleh pengusaha tambang, antara lain analisis mengenai dampak lingkungan dan kesepakatan mengenai kompensasi terhadap lingkungan.

“Masyarakat kadang tidak mau memberikan ijin, karena tahu dampaknya sangat besar, seperti jalan menjadi rusak, berdebu dan bising,” imbuhnya.

Saat ini, lanjut Sarjuratmoko, ada lebih dari 30 pengusaha yang sedang mengajukan ijin usaha tambang. Pengajuan ijin itu tidak hanya di tingkat kabupaten tetapi juga sampai tingkat provinsi. Dari 30-an ijin usaha tambang yang masuk, sekitar 18 di antaranya ingin mengeksplorasi pasir dan batu yang ada di wilayah Selo, Musuk, dan Cepogo.

“Tapi kebijakan bupati (Seno Samudro), tiga kecamatan tersebut zero galian,” ujarnya.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge