0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

AJI : Jokowi Jangan Kembali ke Orde Baru

Presiden Jokowi (merdeka.com)

Timlo.net – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak membawa Indonesia kembali ke era pengekangan kebebasan berpendapatan dan pengekangan pers, seperti yang terjadi di era orde baru.

“Ada tiga sinyalemen yang memperlihatkan Jokowi cenderung akan mengekang kebebasan berpendapat yang akan mengekang kebebasan pers,” kata Ketua Umum AJI, Suwarjono dalam rilis yang diterima Timlo.net, Sabtu (15/8).

Sinyalemen pertama, ungkap Suwarjono, yakni upaya dihidupkannya kembali pasal penghinaan Presiden dalam draft Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan diajukan ke DPR. Pasal penghinaan Presiden itu lentur dan bisa ditafsirkan sesuai keinginan.

“Bila ada narasumber atau media kritis, dengan mudah media membungkam. Kami mendesak pemerintah dan DPR tidak membahas (pasal penghinaan Presiden),” ujar dia.

Sinyalemen kedua, lanjut Suwarjono, pemerintah tidak berkeinginan menghapus kriminalisasi atas kebebasan berpendapat di ranah internet. Hal ini terbukti dengan masih adanya ancaman pemidanaan terhadap kebebasan berpendapat dalam draft revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Pasal pidana sebaiknya disingkronkan dengan Rancangan KUHP, sehingga semua materi UU yang terkait pidana cukup di KUHP,” beber dia.

Adapun sinyalemen ketiga, sambung Suwarjono, dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR, Jumat (14/8), Jokowi berpidato “Lebih-lebih, saat ini ada kecenderungan semua orang merasa bebas, sebebas-bebasnya dalam berperilaku dan menyuarakan kepentingan. Keadaan ini menjadi semakin kurang produktif ketika media juga hanya mengejar rating dibanding memandu publik untuk meneguhkan nilai-nilai keutamaan dan budaya kerja produktif”.

“AJI menilai Jokowi bersikap hiprokit dengan pernyataan itu. Sehari sebelum berpidato, Presiden menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Utama kepada Surya Paloh, pemilik stasiun Metro TV. Padahal, Surya Paloh turut mewarnai keberpihakan media dalam Pemilu 2014. Pemilihan Surya Paloh menjadi preseden buruk atas sikap negara terhadap kebebasan pers dan independensi ruang redaksi di Indonesia,” jelas dia.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge