0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pilkada Solo

Aturan Ketat, Rakor Kampanye Belum Satu Kata

dok.timlo.net/daryono
Rakor pelaksanaan kampanye pemilihan walikota dan wakil walikota solo (dok.timlo.net/daryono)

Solo —┬áKomisi Pemilihan Umum (KPU) Solo bersama tim pemenangan calon kembali akan duduk bersama untuk membahas metode dan titik pemasangan kampanye yang diperbolehkan. Kesepahaman diperlukan lantaran ketatnya pembatasan kampanye yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) No 7 Tahun 2015.

Hal itu setelah dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di KPU Solo, Jum’at (14/8) masih terdapat beberapa perbedaan. Rapat dihadiri perwakilan dua tim pemenangan, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Solo dan sejumlah perwakilan media.

“Kalau realistis, APK (alat peraga kampanye) yang disediakan ini untuk dipasang di Pasar Mojosongo saja tidak cukup. Ini terus terang menyulitkan sosialisasi pasangan kami,” kata Imron Supomo, perwakilan Koalisi Solo Bersama (KSB), koalisi partai yang mengusung Anung Indro Susanto – M.Fajri.

Imron meminta, KPU memberikan alternatif metode dan cara kampanye yang tidak melanggar. Dengan demikian, pihaknya bisa melakukan sosialisasi lebih intensif.

Senada, Ketua Tim Pemenangan FX Hadi Rudyatmo – Achmad Purnomo, Putut Gunawan mengungkapkan harus ada aturan jelas, dalam radius berapa meter spanduk boleh dipasang ketika ada event dialogis. Pasalnya, ada kecenderungan, masyarakat bereuforia memasang spanduk secara mandiri saat digelarnya kegiatan.

“Masyarakat itu kalau punya hajat ya meriah. Kalau dibatasi, bagaimana kalau mereka apatis. Ini akan berpengaruh pada angka partisipasi,” jelasnya.

Komisioner Divisi Hukum, Pencalonan dan Kampanye KPU Solo, Nurul Sutarti mengakui PKPU memberikan regulasi ketat untuk kampanye. Selain jumlahnya dibatasi, pengadaan APK hanya boleh dilakukan oleh KPU.

“Setiap paslon dijatah 5 baliho, 2 spanduk setiap kelurahan dan 20 umbul-umbul setiap kecamatan. Untuk bahan kampanye, KPU mencetak selebaran, brosur dan pamlet masing-masing sejumlah KK di Solo yakni 169.778,” terangnya.

Adapun untuk iklan di media massa, penayangan juga dilakukan oleh KPU. Paslon yang memasang iklan mandiri bakal diberikan peringatan 1 x 24 jam. Jika masih nekat, KPU akan memberikan sanksi pembatalan pasangan calon.

“Meski ketat, ada peluang kesepahaman untuk hal-hal yang tidak diatur. Misalnya, di kelurahan besar, nanti seperti apa. Akan kita bicarakan lagi dengan tim pemenangan,” ujarnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge