0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pilkada Solo, Pembatasan Dana Kampanye Dikeluhkan

dok.timlo.net/daryono
Ketua Badan Pembentuk Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Solo, Putut Gunawan (dok.timlo.net/daryono)

Solo — Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatasi dana kampanye pasangan calon (paslon) dikeluhkan tim pemenangan paslon. Pembatasan dana kampanye dinilai tidak sesuai dengan realitas politik di masyarakat.

“Pembatasan (dana kampanye) itu baik. Supaya tidak ada jor-joran dana kampanye. Tetapi, dalam Pilkada, masyarakat kita bersikap emosional. Ketika datang ke kami, konstituen itu tidak tanya apa visi misi Pak Rudy. Tetapi mana kaosnya?” kata Ketua Tim Pemenangan FX Hadi Rudyatmo – Achmad Purnomo, Putut Gunawan kepada wartawan, Rabu (12/8).

Dengan demikian, sambung Putut, pembatasan dana kampanye sedikit banyak bakal menyulitkan paslon. Pasalnya, akan ada kesenjangan antara harapan konstituen dengan pemenuhan finansial tim pemenangan.

Lebih lanjut, Putut juga menyoal pembatasan sumbangan dana kampanye perseorangan yang dibatasi maksimal Rp 50 juta. Realitas di lapangan, banyak perseorangan yang ingin menyumbang di atas Rp 50 juta.

“Kalau penyumbang itu uangnya berlimpah, kemudian mau nyumbang Rp 500 juta, sementara batasnya Rp 50 juta, terus bagaimana ? Kalau pakai penyumbang rekayasa, hal itu akan berimbas pada pajak. Setelah laporan dana kampanye diaudit, hasilnya akan dikroscek kantor pajak dan setelah itu ditagih,” beber dia.

Senada, Sekretaris Tim Pemenangan Anung Indro Susanto – M.Fajri (AFi), Supriyanto mengatakan pembatasan dana kampanye dinilai berlebihan. Untuk membayar saksi di tiap TPS diperlukan tidak kurang dari Rp 100 juta.

“Kalau (dana kampanye) dibatasi ya apa cukup. Untuk saksi saja sudah Rp 100 juta. Jangan kami yang bersemangat ini dibatasi dengan hal yang tidak perlu,” bebernya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge