0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Sudah Ditanggung APBD, Dana Kampanye Paslon Dibatasi

DSC_0207
Ketua KPU RI, Husni Kamil Malik ()

Solo — Dana kampanye pasangan calon (Paslon) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) bakal dibatasi. Selain karena sebagian dana kampanye sudah ditanggung negara, pembatasan dana kampanye juga untuk mencegah jor-joran dana kampanye.

“KPU nantinya akan mengeluarkan SK (Surat Keputusan) tentang pembatasan dana kampanye. Namun, SK itu belum bisa kami keluarkan karena berapa besar pembatasannya harus melibatkan pasangan calon,” kata Komisioner Divisi Hukum, Pencalonan dan Kampanye KPU Solo, Nurul Sutarti saat dihubungi wartawan, Senin (10/8).

Dijelaskannya, KPU kabupaten/kota diberikan kewenangan menentukan besaran dana kampanye.  Kewenangan itu diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) No 8 Tahun 2015.

“Selain karena biaya kampanye sudah ditanggung melalui hibah APBD, pembatasan pengeluaran biaya kampanye juga agar paslon tidak jor-joran,” terangnya.

Untuk diketahui, untuk Pilkada Solo, KPU Solo mengalokasikan anggaran Rp 2,7 miliar. Anggaran itu masuk dalam APBD 2015.

Terpisah, saat ditemui dalam kunjungannya di KPU Solo, Ketua KPU RI, Husni Kamil Malik mengatakan pembatasan kampanye diserahkan ke masing-masing KPU kabupaten/kota.

“Sudah ada pembatasan dana kampanye dimana besarannya disesuaikan daerah masing-masing,” jelasnya.

Di luar yang ditanggung KPU, Paslon masih boleh melakukan kampanye dengan biaya sendiri. Namun kampanye itu bersifat privat seperti kampanye dialogis. Adapun untuk kampanye yang bersifat publik semua dihandle oleh KPU.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge