0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Sekda Boyolali : PJ Bupati Bisa Saya Bisa Bukan

dok.timlo.net/nanin
Pj Bupati Boyolali Sri Ardiningsih (dok.timlo.net/nanin)

Boyolali — Hari pertama menjadi Pelaksaan Tugas Bupati (PLT), Sekda Boyolali, Sri Ardiningsih, mengingatkan PNS untuk menjaga netralitas selama Pilkada. Sebab hal ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

“PNS harus netral, tidak boleh terlibat politik,” tegas Sri Ardiningsih ditemui di ruang kerjanya, Selasa (4/8).

Pihaknya siap memberikan sanksi tegas bagi PNS yang melanggar netralitas. Sanksi mulai dari teguran tertulis, penundaan pangkat hingga terberat berupa pemecatan.

Sementara itu, terkait dengan jabatanya sebagai PLT, hal ini hanya sementara saja, untuk mengisi kekosongan menyusul berakhirnya masa jabatan bupati 3 Agustus lalu. Jabatan PLT ini sambil menunggu pelantikan PJ.

Dijelaskan, perbedaan antara PLT dan PJ yakni asal Surat Ketetapan (SK). PLT dikeluarkan gubernur dan tanpa pelantikan. Sedang Pj ditetapkan oleh Kemendagri melalui proses pelantikan. Pj yang ditunjuk adalah hasil usulan Gubernur berdasar nama yang diajukan Bupati.

“Pj-nya nanti akan dilantik secara serentak. Bisa saya bisa bukan, yang pasti syaratnya harus PNS, minimal Golongan IVB dan eselon dua,” terangnya.

Terkait tugasnya sebagai PLT, dirinya merasa tak ada masalah urusan kewenangan. Sebab tugasnya hanya melanjutkan program yang sudah tertuang dalam rencana kerja 2015 dan memastikan progran tersebut terlaksana on schedule.

“Saya tinggal menjalankan program-program yang sudah ada,” tandasnya.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge