0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

OJK Tak Jadi Dibubarkan

dok.merdeka.com

OJK

Timlo.net – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pembubaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Alasan penolakan karena bertentangan dengan Undang-undang.

“Dalam provisi menyatakan permohonan provisi atau pengajuan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua MK, Arief Hidayat, Selasa (4/8).

Dari tiga gugatan, MK hanya mengabulkan sebagian saja. Arief menegaskan MK mengabulkan sebagian permohonan penggugat menghapus frasa kata ‘bebas dari campur tangan pihak lain’ dan diganti menjadi independen yang dimuat dalam pasal 1 ayat 1. Dengan begitu, OJK tetap berdiri sendiri bukan berada di bawah Bank Indonesia.

“Kata bebas campur tangan dari pihak lain bertentangan dengan UUD 1945,” kata dia.

Selain itu, permohonan gugatan yang dikabulkan MK adalah masalah pungutan atau anggaran OJK yang diberikan lewat APBN setiap tahunnya. Dalam pandangan MK, harus ada batas waktu yang ditentukan DPR dan pemerintah serta OJK dalam pemberian anggaran. MK mengimbau OJK menentukan batas waktu pemberian pungutan atau anggaran lewat APBN tersebut.

“Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK negara Republik Indonesia Nomor 111 tambahan nomor 5253 selengkapnya menjadi OJK sebagai lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam UU ini,” ucapnya.

Sebelumnya, para penggugat yang tergabung dalam Tim Pembela Kedaulatan Ekonomi Bangsa meminta MK untuk menghapus pasal 1 (1), 5, 6, 7, 37, 55, 64, dan 65 dalam UU OJK. Menurut mereka, pasal-pasal yang berada di UU OJK bertentangan dengan ketentuan pasal 23 D dan pasal 33 D UUD 1945.

Pasal-pasal tersebut berisikan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor, keuangan, perbankan.

[noe]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge