0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

TPR Ditutup, Pemkab Karanganyar Rugi Rp 600 Juta/Tahun

dok.timlo.net/nanang rahadian
Candi Cetho, salah satu obyek wisata di Karanganyar (dok.timlo.net/nanang rahadian)

Karanganyar — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar akhirnya menutup seluruh tempat penarikan retribusi (TPR) masuk kawasan wisata, Sabtu (1/8). Akibatnya Pemkab Karanganyar kehilangan pendapan asli daerah (PAD) sebesar Rp 600 juta per tahunnya.

”Dengan ditutupkan TPR, target PAD Rp 600 juta tidak terpenuhi. Namun hal ini akan mendapatkan multy player efect yang lebih karena pemkab akan mengembangkan kawasan itu,” jelas Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo kepada wartawan, Senin (3/8).

‪Penutupan TPR itu dilakukan larena dalam penarikan retribusi masuk kawasan wisata tidak lagi berpayung hukum. Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.‬ ‪Di karanganyar terdapat enam pos TPR, yakni Somokado, Bomo, Gondosuli Ngargoyoso, Cetho dan Matesih.

“Wisatawan yang ingin masuk ke kawasan wisata baik Tawangmangu, Ngargoyoso maupun Jenawi tak lagi ditarik retribusi,” jelas Rohadi.

‪‪Sementara itu, Ketua DPRD Karanganyar Sumanto menjelaskan, berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak ada lagi objek penarikan retribusi masuk kawasan wisata. Jika pemkab tetap menarik setiap pengunjung, hal itu dikhawatirkan melanggar aturan yang ada.‬

‪”Sudah tidak ada lagi obyek penarikan. Di dalam UU itu tidak disebutkan adanya penarikan retribusi kawasan wisata,” terang Sumanto.‬

‪Ditambahkan Sumanto, hal ini dikuatkan dengan Peraturan daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, dan Perda No 5 tahun 2012 tentang Rertribusi Jasa Usaha. Di perda tersebut juga tidak disebutkan penarikan retribusi kawasan wisata. Untuk itu, dia mendesak pemkab agar segera menutup TPR yang ada.‬

‪”TPR seperti di Sumokado (Tawangmangu-red) memang harus ditutup. Tidak boleh melakukan penarikan semacam itu lagi karena tidak ada dasar hukumnya,” tandasnya.‬

‪Di TPR tersebut, setiap wisatawan ditarik retribusi bermacam-macam sesuai kendaraanya. Seperti bus/truk sebesar Rp 20.000, mini bus Rp 10.000, sedan Rp 5.000 dan sepeda motor Rp 1.000.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge