0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Rugikan Negara Rp 43 M Lebih, Bos PT KPIJ Didakwa Pasal Berlapis

merdeka.com
Ilustrasi Korupsi (merdeka.com)

Timlo.net — Direktur Utama PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya (PT KPIJ), La Musi Didi didakwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

JPU KPK mendakwa La Musi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaksanakan pekerjaan Detail Engineering Design (DED) PLTA Paniai dan Sentani tahun anggaran 2008 serta pekerjaan DED PLTA sungai Urumuka dan sungai Memberamo tahun anggaran 2009 dan 2010 di Provinsi Papua.

“Perbuatan La Musi bertentangan dengan keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara,” kata Jaksa Rini Triningsih dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (27/7).

JPU KPK menduga ada beberapa pihak yang diuntungkan. Untuk La Musi sendiri memperoleh keuntungan lebih dari Rp 5 miliar.

Selain memperkaya diri sendiri, perbuatan La Musi juga mengakibatkan adanya kerugian negara dengan menguntungkan 21 pihak lain. Di mana 21 orang itu menerima kucuran dana dari proyek DED itu yang mengakibatkan adanya kerugian negara.

“Perbuatan terdakwa dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp 43.362.781.473,” jelas Jaksa Rini.

PT KPIJ merupakan perusahaan milik Barnabas yang ditunjuk secara langsung sebagai proyek DED. Namun, perusahaan ini secara nyata tidak mampu menjalankan proyek tersebut.

Atas ketidakmampuan itu, Barnabas lantas memerintahkan Direktur Utama PT KPIJ, La Musi Didi untuk mencari perusahaan lain yaitu PT Indra Karua yang mau mengerjakan proyek tersebut.

Atas perbuatannya, La Musi disangkakan telah melanggar pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPIDANA juncto pasal 65 ayat 1 KUHPidana.

[siw]

Sumber : Merdeka.com

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge