0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Tak Diajak Berembug Soal Pilkada

Ormas Golkar Solo Minta Atik Wahyuningsih Dicopot

dok.timlo.net/daryono
Sejumlah pengurus Ormas Golkar Solo gelar jumpa pers (dok.timlo.net/daryono)

Solo —  Sejumlah organisasi massa (Ormas) yang mendirikan dan sayap Partai Golongan Karya (Golkar) Solo meminta Ketua DPD II Partai Golkar Solo Atik Wahyuningsih dicopot dari jabatannya. Pasalnya, Atik dinilai melanggar peraturan organisasi dan tidak transparan dalam pengambilan keputusan penjaringan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

“Kami mohon DPD I Golkar Jawa Tengah ada tindakan tegas. Kami tidak bertanggungjawab atas keputusan Ketua DPD II atas penjaringan walikota dan wakil walikota,” kata Sekretaris Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI), Raharjo kepada wartawan, Senin (27/7) saat jumpa pers di kantor DPD II Partai Golkar Solo.

Selain Raharjo, hadir pimpinan ormas dan sayap Partai Golkar lainnya di antaranya Ketua AMPG Jumadi, Ketua KPPG Daryati Komarudin, Wakil Ketua MKGR Yogo Agung Nugroho, Wakil Ketua Kosgoro Ook Santoso, dan PK Serengan Joko Parwoto.

Menurut Raharjo, organisasi yang mendirikan diantaranya AMPI, Kosgoro dan MKGR serta sayap Partai Golkar yakni AMPG dan KPPG tidak dilibatkan oleh Atik terkait keputusan penjaringan walikota dan wakil walikota.

Atik juga dianggap sengaja tidak melaksanakan surat perintah pembentukan Tim Pilkada. Surat tersebut ditandatangani dua kubu Munas Bali dan Munas Ancol tertanggal 22 Juni 2015.

“Mengacu surat itu, seharusnya penjaringan walikota dan wakil walikota dilakukan melalui Rapat Pimpinan Daerah Khusus (Rapimdasus) yang diselenggarakan oleh Tim Pilkada Bersama. Di Solo, DPD II di bawah Atik tidak laksanakan Rampimdasus,” terangnya.

Lantaran dianggap sudah menyimpang dan tidak melaksanakan perintah organisasi, Raharjo meminta Atik diberi sanksi. Ormas dan sayap partai juga tidak bertanggung jawab atas keputusan Atik dalam Pilkada.

Senada, Ketua AMPG, Jumali mengungkapkan Partai Golkar bukan perusahaan atau milik perseorangan. Semua keputusan mestinya dilakukan kolektif kolegial.

“Saudara Atik Wahyuningsih sudah sangat melenceng dan menyimpang. Kami minta lebih dari sekedar sangksi, tetapi pencopotan dari jabatannya,” tegasnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge