0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Hari Pertama Kerja, Tersangka Korupsi Langsung Ditahan

ilustrasi tahanan (dok.merdeka.com)

Timlo.net — Pada hari pertama masuk kerja usai Idul Fitri 1436 H, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh membuat kejutan dengan menahan dua tersangka dugaan korupsi pembangunan pusat perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Penahanan dua terduga korupsi ini juga bertepatan dengan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke 55, Rabu (22/7).

Tim Pidana Khusus (Pidsus) langsung membawa kedua tersangka masing-masing berinisial N dan T IS ke Rumah Tahanan (Rutan) Kajhu, Aceh Besar, pada sore hari.

Kedua tersangka sebelumnya telah menjalani pemeriksaan sejak pukul 10.00 WIB di ruang penyidik Pidsus. Mereka juga sudah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter kejaksaan.

“Saya sudah menandatangani surat perintah penahanan tadi pagi, bahwa kedua tersangka N dan T IS kita tahan,” kata Kajati Aceh, Tarmizi SH, kepada wartawan di Banda Aceh.

Dikatakan Tarmizi, penahanan ini semata-mata buat mempercepat proses hukum lanjutan. Karena selama ini mereka dianggap tidak bekerjasama dalam proses hukum.

Adapun kasus tindak pidana korupsi menjerat kedua tersangka ini, kata Tarmizi, bermula pada tahun 2009-2010 dan 2011 Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh Timur membangun sejumlah pusat perkantoran. Jumlah anggaran digelontorkan mencapai Rp 38 miliar dengan perusahaan rekanan, PT Haka Utama.

Namun demikian, pada akhir tahun 2011 tim Inspektorat Aceh menemukan sejumlah gedung kantor tidak selesai dibangun, tetapi anggarannya sudah diambil seluruhnya. Akibatnya, kerugian negara dalam proyek itu ditaksir mencapai Rp 1,3 Miliar dari keseluruhan anggaran.

Tersangka N merupakan Pejabat Pelaksana Tehnik Kegiatan (PPTK) Pemerintah Aceh Timur. Sedangkan T IS menjabat sebagai Direktur PT Haka Utama selaku rekanan proyek.

“Kasus dugaan korupsi ini sudah ditangani tim Kejati sejak akhir tahun 2014 dan keduanya ditetapkan tersangka pada 31 Maret 2015,” ucap Tarmizi.

Dalam kasus dugaan korupsi ini kedua tersangka dijerat dan diancam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31/1999 juncto Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

[ary]

Sumber : Merdeka.com

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge