0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

PPK-PPS Wajib Melek Informasi Pilkada

Ilustrasi (dok.timlo.net/gg)

Solo – Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) diminta memahami jenis informasi kepemiluan yang bisa disampaikan atau tidak bisa disampaikan ke publik. Untuk itu, PPK dan PPS berkewajiban mengelola dan mendokumentasikan informasi-informasi yang dikuasainya.

“PPK dan PPS wajib mengetahui dan menyampaikan hak publik tentang informasi kepemiluan. Informasi-informasi yang dikategorikan wajib diumumkan, tersedia setiap saat dan dikecualikan,” kata Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Tengah, Handoko AS, dalam rilis yang diterima Timlo.net, Jumat (10/7).

Oleh karena itu, sambung Handoko, agar PPK dan PPS dapat menyampaikan informasi pemilu mana yang bisa diberikan, PPK dan PPS perlu diberikan pedoman dalam bentuk daftar informasi publik (DIP) Pilkada. Tujuannya agar diketahui jenis dan bentuk informasi pilkada semacam apa yang boleh diberikan dan tidak boleh diberikan.

“Misalnya, apabila pemantau meminta salinan berita acara rekapitulasi penghitungan suara harus diberikan atau ditolak. Atau ada pihak-pihak tertentu yang hendak meminta salinan anggaran PPK-PPS. Kedua jenis informasi tersebut masuk kategori terbuka yang harus diberikan bila ada permohonan,” jelas dia.

Sejauh ini, tambah Handoko, baru KPU Solo yang berinisiatif menyusun DIP Pilkada dan mensosialisasikan kepada penyelenggaran pemilu di bawahnya. KPU kab/kota lainnya diharapkan ikut menyusun DIP Pilkada sebagai bentuk jaminan atas hak informasi.

”KPU Kab/Kota yang menggelar Pilkada serentak di Jawa Tengah patut meniru inisiatif KPU Solo. Terlebih jajaran KPU Kab/Kota telah memiliki pedoman dalam PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik,” imbuh dia.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge