0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

PDIP : Ada Kepentingan Di Balik Perubahan Mitra Kerja

Gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta (dok.timlo.net/gg)

Timlo.net — Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo tegas menyatakan ada kepentingan politik terselubung di balik perpindahan mitra kerja tiga komisi yang dilakukan secara tiba-tiba. Salah satunya mengenai kemitraan Kementerian Desa yang sebelumnya di bawah Komisi II dipindah menjadi mitra Komisi V.

“Kita prihatin. Saya sebagai Komisi II prihatin. Harusnya kalau dilihat dari nomenklatur Kementeriannya masuknya ke Komisi II. Kita menduga ada kepentingan politik tertentu di balik berubahnya posisi Kemendes yang seharusnya menjadi mitra Komisi II, (diubah) menjadi mitra Komisi V. Ditelusuri saja,” kata Arif di Komplek Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7).

Arif menilai, Pimpinan DPR yang mengambil keputusan tersebut tergolong semena-mena, tanpa didahului pemikiran yang matang dan pandangan dari tiap fraksi.

“Memang hanya pimpinan (yang memutuskan). Pimpinan yang sekarang sangat monolitik. Maka jauh dari kebersamaan dan kegotong-royongan dalam konteks DPR sebagai institusi,” tegasnya.

Menurut Arif, selama ini Kemendes itu diatur Undang-Undang Desa. Dalam undang-undang itu, yang menjadi pokok adalah pemerintahan desa yang efektif dan berdaya guna optimal melayani kepentingan rakyat. Namun tetap dalam bingkai kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kemandirian desa bukan berarti desa adalah pemerintahan yang otonom dalam. Pemerintahan otonom dalam level Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah Pemerintah Daerah, Kabupaten, atau Kota,” tuturnya.

Maka dari itu menurut Arif, pembangunan dan pemberdayaan di desa itu dalam rangka penguatan pemerintahan desa yang efektif dan optimal dalam melayani kepentingan rakyat di desa itu. Di sisi lain memindahkan mitra Kemendes sama halnya dengan mengutamakan pembangunan desa secara fisik semata.

“Jadi core-nya itu pemerintahan desa. Jadi mereka memindahkan karena menitikberatkan pada aspek pembangunan dan pemberdayaan, lebih berorientasi pada fisik,” ungkapnya.

Di sisi lain menurut Arif padahal apa yang disebut dengan pembangunan dan pemberdayaan desa itu adalah menunjang pemerintahan desa yang efektif dan optimal dalam melayani kepentingan rakyat.

Sebelumnya, terdapat surat yang menyatakan pergantian mitra komisi di DPR. Surat yang ditandatangani oleh Ketua DPR RI Setya Novanto itu bertanggal 1 Juli 2015. Perubahan tersebut memasukkan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bermitra kerja dengan Komisi V DPR. Padahal kementerian yang dipimpin Marwan Jafar ini sebelumnya bermitra dengan komisi II.

Selain itu, pergantian juga terjadi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bermitra dengan Komisi IV. Terakhir adalah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang sebelumnya bermitra dengan Komisi VII, kini dimasukkan ke Komisi X.

[siw]

Sumber : Merdeka.com

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge