0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

SPRI Sukoharjo Tolak PP JHT Baru

Ilustrasi demo buruh (merdeka.com)

Sukoharjo — Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo menuntut pemerintah segera mencabut PP No 46 Tahun 2015 tentang pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT). Pasalnya, peraturan pemerintah ini dinilai sangat merugikan pekerja karena harus menunggu 10 tahun untuk bisa mencairkannya.

“Dalam peraturan yang baru ini, selain harus menunggu selama 10 tahun baru bisa diambil, juga tidak bisa semua diambil, ini sudah sangat jelas semakin mempersulit keadaan buruh,” kata Ketua SPRI Sukoharjo, Sukarno, Jumat (3/7).

Sebelumnya dana HJT bisa diambil pada saat masa kerja lima tahun, atau lebih rendah dari PP yang baru. Kondisi ini diperparah dengan saat menjadi anggota BPJS status bekerja mereka hanya kontrak yang rawan di PHK.

Sehingga untuk menyikapi perubahan peraturan ini, SPRI meminta kepada pemerintah untuk memberlakukan peraturan sebelumnya. Serikat buruh terbesar di Sukoharjo ini meminta SPRD untuk mengawal tuntutan mereka hingga ke pemerintah pusat.

“SPRI punya sekitar 9.000 buruh yang tentunya sangat dirugikan dengan adanya PP baru tentang JHT,” tandasnya.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge