0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Tak Ingin Tak Digaji 6 Bulan, DPRD : Penetapan APBD Jangan Molor

dok.timlo.net/red
Ketua Komisi II DPRD Solo YF Sukasno (dok.timlo.net/red)

Solo – Kalangan DPRD Solo mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) agar mengajukan pembahasan penyusunan APBD 2016 tepat waktu. Pasalnya, jika persetujuan APBD molor dari jadwal, kepala daerah dan anggota DPRD bakal dikenai sanksi tidak mendapat gaji selama enam bulan.

“Rancangan APBD 2016 sudah harus ditandatangani maksimal 30 November 2015 atau satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran 2016. Kalau penetapan Perda APBD-nya bisa dilakukan hingga 31 Desember 2015,” kata anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Solo, YF Sukasno kepada wartawan, Jumat (3/7).

Aturan itu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2016. Dalam Permendagri itu, persetujuan APBD antara kepala daerah dan DPRD maksimal satu bulan sebelum tahun anggaran berjalan.

Tidak hanya mengatur deadline persetujuan RAPBD, Permendagri juga mengatur tahapan penyusunan APBD. Mengacu Permendagri itu, pengajuan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2016 bisa diajukan mulai pertengahan Juni kemarin.

“Karena itu, agar pembahasan tidak molor. Kami akan meminta Pimpinan DPRD mengirim surat ke Pemkot agar mematuhi jadwal penyusunan APBD,” kata dia.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Solo, Umar Hasyim mengaku optimis pengajuan pembahasan APBD 2016 bisa tepat waktu. Terlebih, selama ini pembahasan APBD Solo relatif tepat waktu.

“Mudah-mudahan pembahasan KUPA PPAS APBD Perubahan 2015 bisa segera dirampungkan. Nantinya pada bulan ini segera disusul pembahasan KUA PPAS APBD 2016,” ujar dia.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge