0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Kejari Yakin Menangkan Praperadilan, Heru : Kejari Takut Praperadilan

timlo.net/tarmuji

Heru S Notonegoro

Wonogiri — Sidang gugatan praperadilan kasus korupsi oleh pihak Tri Wahono, mantan pimpinan PD BKK Eromoko Cabang Bulukerto, terus berlanjut. Dalam sidang itu, Kejari Wonogiri tidak memberikan jawaban, mereka berdalih belum menyiapkan jawaban atas gugatan pada sidang praperadilan. Namun, Kejari Wonogiri merasa yakin akan memenangkan persidangan.

“Kami yakin memenangkan sidang praperadilan, karena Rabu depan (8/7) sudah ada sidang di Pengadilan Tipikor,” kata Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Wonogiri, M Naimullah saat dijumpai wartawan usai mengikuti sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Wonogiri, Jumat (3/7).

Sementara itu, pihak Heru S Notonegoro yang merupakan kuasa hukum Tri Wahono beranggapan, kejaksaan takut menghadapi praperadilan.

“Menang dari mana? Ngasih jawaban saja tidak. Kalau memang yakin benar, tak perlu takut menghadapi sidang,” kata Heru.

Pihaknya telah memberi banyak toleransi kepada kejaksaan. Pada sidang praperadilan yang pertama, pihak kejaksaan tidak hadir. Kemudian pada sidang praperadilan yang ke dua, kejaksaan tidak memberi jawaban. Demikian juga pada sidang yang ketiga.

Menurutnya, sidang praperadilan masih berlaku karena kejaksaan baru melimpahkan kasus dan belum diperiksa di pengadilan. Di samping itu, pelimpahan kasus itu seharusnya kepada Pengadilan Negeri, bukan ke Pengadilan Tipikor. Ia juga mengatakan, Senin mendatang (6/7), sidang akan dilanjutkan dengan pemberian bukti.

Seperti diketahui, kubu Tri Wahono menggugat kejaksaan melalui sidang praperadilan karena telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 29 September 2014 lalu. Namun, penetapannya sebagai tersangka itu dilakukan jauh sebelum ditemukan adanya kerugian negara. Terkait penetapan kliennya sebagai tersangka oleh kejaksaan itu cacat secara yuridis dan tidak sah. Pihaknya juga meminta Tri Wahono dibebaskan serta ganti rugi materiil sebesar Rp 12, 5 juta dan imateriil sebesar Rp 1 miliar.

“Saat itu belum ditemukan adanya kerugian negara oleh BPKP. Padahal, adanya kerugian negara adalah unsur yang mutlak dan menentukan dalam tindak pidana korupsi, ” kata Heru.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge