0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Jokowi dan Megawati Bahas Reshuffle Kabinet

Megawati Soekarnoputri dan Jokowi (dok.merdeka.com)

Timlo.net — Wacana reshuffle kabinet belakangan ini makin berhembus kencang. Sejumlah menteri yang dianggap kinerjanya tidak maksimal bakal diganti.

Untuk soal reshuffle kabinet ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah melakukan pertemuan. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Ahmad Basarah mengatakan, komunikasi antara Jokowi dan Megawati terbilang cukup intensif.

“Sudah sering ketemu. Pertemuan kan cukup intensif ya saya enggak ingat persis ya tapi sekitar dua mingguan yang lalu pertemuan,” ujar Basarah usai bertemu Presiden Jokowi di Istana, Jakarta, Jumat (3/7).

Basarah menambahkan, tak hanya Jokowi dan Megawati saja yang melakukan pertemuan untuk menyinggung soal reshuffle kabinet. Tetapi pertemuan Jokowi dengan para ketua umum partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) juga ada.

“Ya ya ada dengan yang lain ada dengan Bu Mega saja. Yah,” ucapnya.

Lebih lanjut, kata Basarah, PDIP telah menyerahkan sejumlah masukan kepada Presiden Jokowi soal reshuffle kabinet ini. Soal selanjutnya, merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

Basarah tak menjelaskan secara gamblang berapa sesungguhnya jumlah menteri yang diganti. Kata dia, hal itu sifatnya dinamis dan akan menyesuaikan perkembangan yang ada.

“Dinamis dalam arti bisa kurang bisa nambah sesuai dinamika politiknya tapi kita sekali lagi mengusulkan kepada presiden untuk mempertimbangkan aspek dukungan politik. Sehingga reshuffle ini kalau harus dilakukan oleh presiden maka presiden harus mempertimbangkan mendapatkan dua hal,” jelas Basarah.

“Pertama menteri yang kompeten dan punya integritas dan betul-betul profesional menjalankan tugasnya dan kedua menteri itu juga menambah dukungan politik akan menambah dukungan politik bagi presiden di parlemen,” imbuhnya.

Oleh karena itu, menurut Basarah, Presiden Jokowi harus berusaha agar menteri-menteri jajaran partai politik di luar KIH dapat ditarik masuk kabinet. Hal ini untuk meningkatkan intensitas dalam membangun pemerintahan. [tyo]

Sumber: merdeka.com

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge