0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pemkot Dilarang Terapkan Pembayaran Proyek Full Financiering

dok.timlo.net/daryono
Anggota Banggar DPRD Solo, Supriyanto (dok.timlo.net/daryono)

Solo – Pemerintah Kota (Pemkot) Solo diminta tidak lagi mengharuskan sistem pembayaran tanpa uang muka (full financiering) dalam proyek konstruksi milik Pemkot. Kebijakan mengharuskan full financiering dinilai bertentangan berbagai regulasi di pusat. Hal itu diketahui setelah Badan Anggaran (Banggar) melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (29/6).

“Tidak boleh mengharuskan sistem pembayaran di belakang (full financiering). Hasil konsultasi Banggar dan berdasar Peraturan Presiden No 10/2015, untuk sistem pembayaran kontraktor tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada. Kami harap Pemkot berdasar tahapan di Perpres 10/2015,” kata anggota Banggar DPRD Solo, Supriyanto kepada wartawan, Kamis (2/7).

Diterangkan Supriyanto, pembayaran uang muka seharusnya dilakukan sesuai termin berdasar realisasi pekerjaan. Pembayaran uang muka sistem termin juga sebagai alat pengawasan dan monitoring pekerjaan proyek. Jika ditemukan realisasi pekerjaan tidak sesuai kontrak, Pemkot bisa segera memberikan peringatan kepada kontraktor.

Supriyanto akan membawa hasil konsultasi ke rapat Banggar agar Pemkot mengevaluasi kebijakan pembayaran proyek yang masih menggunakan sistem full financiering. “Jadi, Pemkot tidak boleh menentukan proyek ini full financiering. Boleh full financiering tetapi itu atas kehendak kontraktor sendiri,” ujarnya.

Ketua Komisi II DPRD Solo, YF Sukasno yang juga anggota Banggar membenarkan dari hasil konsultasi tidak diperkenankan mengharuskan sistem full financiering. Berbagai peraturan yang ada juga menyebutkan dibolehkannya pembayaran uang muka.

“Jadi, kalau tidak diberikan sama sekali (uang muka), itu ya tidak benar,” katanya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge