0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Ijin Penangkapan Ikan Diperketat

dok.merdeka.com

ilustrasi

Timlo.net – Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan sanksi kepada 18 perusahaan di bidang perikanan. Delapan perusahaan disanksi dengan pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

“Delapan SIUP perusahaan dicabut, PT. Dwikarya Reksa Abadi, PT Aru Samudera Lestari, PT Pusaka Bahari, PT Jaring Mas, PT Thailindo Arumina Jaya, PT Tanggul Mina Nusantara, PT Hadidgo dan PT Biota Indo Persada,” kata Menteri Kelutan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti , Rabu (1/7).

Menteri Susi juga mencabut Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) kepada 82 kapal milik 12 perusahaan yang terbukti melanggar illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing di perairan Indonesia.

“Penjatuhan sanksi administrasi jilid I tidak berarti meniadakan kemungkinan dijatuhkannya sanksi administrasi bagi perusahaan yang tidak dicabut SIUP dan SIPI/SIKPI, jika di kemudian hari ditemukan alasan yang kuat untuk itu,” kata Susi.

Sebelumnya, Menteri Susi juga mencabut izin usaha perikanan PT Dwikarya Reksa Abadi. Ini dikarenakan perusahaan asal Panama tersebut telah melakukan illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing di perairan Indonesia.

“PT Dwikarya pada hari ini Direktur Jenderal Perikanan Tangkat mencabut SIUP mereka,” tegasnya.

Pencabutan izin ini merupakan bentuk penindakan karena perusahaan tersebut banyak merugikan negara. Mereka tidak pernah melaporkan secara keseluruhan hasil tangkapannya ke pemerintah.

Dia menerangkan, PT. Dwikarya Reksa Abadi ini memiliki kapal lebih dari 200 kapal. Namun yang terdaftar dan memiliki izin hanya sekitar 68 kapal. Sehingga sisanya berlayar tanpa memiliki izin tangkap.

[noe]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge