0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Industri Kapal Tanah Air Cukupi Kebutuhan Dalam Negeri

dok.merdeka.com

ilustrasi

Timlo.net – Industri galangan kapal di Indonesia mampu membuat kapal dengan kapasitas 50.000 gross ton (GT). Tahun ini, setidaknya ada 5.000 kapal yang akan dibuat dengan berbagai ukuran, 5 GT hingga 1.000 GT.

“Ada himbauan presiden untuk menghidupkan order kapal dalam negeri. Unregulated, unreported illegal fishing. Hakikatnya, IUU-nya selama ini tidak ada dalam buku kita, itu persoalannya,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Rabu (1/7).

Berdasarkan data, pemutasian kapal bekas asing ini hanya akan menambah petaka baru. Pasalnya, mereka hanya berganti bendera menjadi Indonesia, namun praktek IUU fishing tetap berlangsung.

“Kami tidak ingin mengulang masuk lubang yang sama. Kami ingin due diligence yang sungguh-sungguh. Alat tangkap sesuai dengan Indonesia. Karena memang banyak kapal asing dijual ke Indonesia,” terangnya.

Mantan Direktur Utama Susi Air ini mengharapkan masyarakat dan pengusaha tidak perlu cemas dengan produk Indonesia. Sebab, pada kenyataannya, kapal buatan anak bangsa mampu melaut di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Sebelumnya, saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi kepulauan Riau, Presiden Joko Widodo melarang pembelian kapal buatan luar negeri.

“Tidak boleh lagi pesan ke luar, buat apa pesan ke luar negeri kalau dalam negeri bisa bikin,” tegas Jokowi.

Ketua Puskepi Sofyano Zakaria mengatakan, kebijakan Jokowi perlu didukung selama berpihak pada kepentingan, keberadaan dan kemampuan galangan pembangunan kapal nasional. Karena itu, sekadar larangan saja tidak cukup.

Dia menyarankan Jokowi mendorong instansi pemerintah dan TNI/Polri menggunakan kapal buatan dalam negeri. Untuk itu perlu dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres).

“Presiden Jokowi sebaiknya segera menerbitkan Perpres tentang kewajiban pembangunan kapal di galangan dalam negeri tidak terbatas pada BUMN saja, tetapi harus dilakukan oleh seluruh lembaga pemerintah, baik TNI, Polri, Sipil termasuk BUMD,” kata Sofyano.

Payung hukum mengikat itu bisa membuktikan dukungan pemerintah kepada industri galangan kapal dalam negeri agar memiliki daya saing. Dukungan lain bisa dengan kebijakan intensif berupa keringanan atau penghapusan bea masuk material impor pembangunan kapal.

[bim]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge