0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Usulan Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD, Legislator Beda Pendapat

Ketua Komisi III DPRD Solo, Honda Hendarto (Dok.Timlo.net/daryono)

Solo – Legislator DPRD Solo berbeda pendapat tentang tuntutan kenaikan tunjangan anggota DPRD yang diusulkan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi).

“Lebih baik tunjukkan kinerja dulu. Kalau saya menolak kenaikan tunjangan itu,” kata anggota DPRD Solo, Honda Hendarto kepada wartawan, Senin (29/6).

Menurut Honda, pendapatan anggota DPRD saat ini sekitar Rp 15 juta sudah dirasa cukup. Jabatan anggota DPRD juga bukan pekerjaan melainkan bentuk pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, anggota DPRD semestinya lebih memikirkan pengabdian bukan seberapa besar pendapatan yang diterima.

Disinggung beban konstituen yang ditanggung anggota Dewan, Honda menyatakan hal itu merupakan resiko yang semestinya sudah diperhitungkan. Alasan beban konstituen tidak bisa dijadikan alasan menuntut kenaikan tunjangan.

“Konstituen itu konsekuensi. Tidak bisa jadi alasan. Kalau tidak mau ya tidak usah jadi anggota dewan,” tegas dia.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Solo yang juga anggota Bidang Advokasi Adeksi, Abdul Ghofar Ismail mengatakan, tuntutan kenaikan tunjangan DPRD hal yang wajar. Pasalnya, sejak 2007, gaji dan tunjangan anggota DPRD tidak pernah mengalami kenaikan. Usulan kenaikan seiring cost sosial anggota DPRD yang kian tinggi.

Cost sosial tinggi, masih dipotong partai. Seperti saya, jujur saja, hanya terima Rp 5,5 juta dari total Rp 13 juta. Itu yang dirasakan teman-teman anggota DPRD,” kata dia.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge