0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Kebijakan Jokowi Soal Properti Diapresiasi

Timlo.net – Sekretaris Jenderal Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) Andi Rukman Karumpa menyambut kebijakan Presiden Joko Widodo yang menyetujui akses kepemilikan properti untuk warga negara asing. Sebab kebijakan itu akan memperbesar pasar sektor konstruksi nasional.

“Kami melihat pasar konstruksi akan semakin seksi. Masalahnya, kita ini siap atau tidak,” ujarnya, Sabtu (27/6).

Dia menambahkan, sebelum ada regulasi ini, pasar konstruksi diproyeksikan tumbuh sebesar 14,26 persen atau mencapai Rp 446 Triliun pada 2015. Sektor ini akan menjadi sangat menggiurkan mengingat pemerintah juga tengah menggenjot percepatan pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan data, pasar konstruksi nasional mencapai nilai USD 267 Miliar pada 2014. Nilai tersebut berada jauh di atas negara-negara di Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam.

Bahkan nilai pasar Indonesia berada di posisi terbesar keempat di Asia, meski masih di bawah Tiongkok dengan USD 1,78 Triliun, Jepang USD 742 Miliar dan India USD 427 Miliar.

Andi mengungkapkan, terdapat 138 jenis industri yang terkait langsung dengan industri properti. Salah satunya adalah konstruksi.

Sebab itu, sektor konstruksi memiliki peranan penting dalam perekonomian negara karena mempengaruhi perekonomian negara dan merupakan kontributor bagi pembangunan infrastruktur.

“Tahun ini, pemerintah Indonesia menargetkan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen dengan sektor infrastruktur sebagai faktor pendorong utama,” terangnya.

Sementara itu, saham sektor konstruksi, properti dan real estate memimpin menguatan di Bursa Efek Indonesia. Kenaikan sektor konstruksi dan properti terjadi seiring dengan berita disetujuinya kepemilikan properti oleh warga negara asing.

Meski demikian Andi mengingatkan, pasar konstruksi nasional saat ini butuh proteksi. Sebab pasar konstruksi ini tengah menjadi incaran pelaksana konstruksi luar dan tenaga kerja asing.

“Kontraktor dan tenaga kerja ini tinggal menunggu diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Eropa (MEA) pada awal 2016 nanti. Pada bagian lain, daya saing sektor konstruksi nasional masih sangat rendah,” katanya.

[bim]

Sumber: merdeka.com



loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge