0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Isu Reshuffle Kabinet, PDIP Minta Tambah Jatah Menteri

merdeka.com
Kabinet Kerja (merdeka.com)

Timlo.net — Ketika mengikuti acara buka bersama di rumah dinas Ketua DPR Setya Novanto, ada yang beda terlihat dari raut wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Raut wajah dan gerak tubuhnya nampak kurang nyaman saat ditanya soal reshuffle kabinet.

Presiden Jokowi meminta semua pihak termasuk awak media tidak mengganggu kerja para menterinya. Dia meminta semua pihak tak membuat gaduh dengan mengembuskan isu perombakan di kabinet kerja.

“Jangan ganggu menteri yang baru bekerja, jangan buat gaduh,” kata Jokowi dengan ekspresi tegang usai buka bersama di rumah dinas Ketua DPR Setya Novanto di Widya Candra, Jakarta Selatan, Selasa (23/6).

Jokowi meminta para awak media berhenti membuat gaduh dengan bertanya soal rapor menteri yang menjadi pembantu presiden. Menurut dia, mengenai nilai kinerja para menteri hanya dirinyalah yang tahu.

“Ya kamu jangan buat gaduh. Rapor menteri hanya presiden yang tahu,” kata Jokowi.

Jawaban mantan Gubernur DKI Jakarta ini sontak membuat kaget sejumlah kalangan. Sebab, beberapa pekan sebelumnya, Jokowi meminta laporan kinerja para menterinya sebagai bahan evaluasi.

Jokowi mengaku telah mengantongi penilaian kinerja di kabinetnya. Ada sejumlah menteri yang memiliki rapor merah dan disebut-sebut masuk bursa reshuffle.

Reshuffle kabinet dikabarkan bakal dilakukan usai lebaran Idul Fitri ini. Namun, Presiden Jokowi tak bergeming untuk menjelaskannya.

“Habis Lebaran kita maaf-maafan,” tutup Jokowi.

Padahal, partai pengusung Jokowi dalam Pilpres lalu, terang-terangan membeberkan bakal ada perombakan kabinet kerja. Tak tanggung-tanggung, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, penambahan jatah menteri ini upaya memperkuat dukungan politik dan meningkatkan kinerja pemerintah.

“Kami menginginkan agar Pak Jokowi pertimbangkan untuk menggunakan hak prerogatifnya memberikan ruang lebih banyak lagi bagi kader PDI-P untuk bantu beliau di kursi pemerintahan ini,” kata Basarah, Senin (22/6).

Ketua Fraksi PDI-P di MPR itu, mengungkapkan, keberadaan menteri dari kalangan profesional tidak menjamin mulusnya roda pemerintahan. Pernyataan ini dilontarkannya menanggapi kritik terhadap pemerintahan Jokowi yang telah berjalan sekitar delapan bulan, khususnya pada kinerja menteri-menteri di bidang ekonomi yang didominasi oleh kalangan profesional non partai politik. [gil]

Sumber: merdeka.com

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge