0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

DPR Desak Revisi UU MK & UU Pilkada

Rambe Kamarul Zaman

merdeka.com

Rambe Kamarul Zaman

Timlo.net — Ketua Komisi II DPR, Rambe Kamarul Zaman mendesak Undang Undang tentang Mahkamah Konstitusi (MK) direvisi. Sebab, ia menilai dalam UU MK waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada sangat terbatas. Padahal Pilkada serentak yang digelar bulan Desember tahu ini dilakukan di 269 daerah.

“Dalam UU MK hanya 45 hari kalender kerja. Apakah dalam waktu singkat, MK bisa menyelesaikan sengketa hasil Pilkada di 269 daerah?” kata Rambe di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6).

Menurutnya, jika UU tentang MK direvisi, maka UU Pilkada yang mengatur sengketa hasil Pilkada juga harus direvisi. Sebab, UU Pilkada segaris dan merujuk pada UU MK terkait waktu 45 hari dalam menyelesaikan sengketa Pilkada.

“Hal ini berlaku juga dengan aturan turunannya, misalnya Peraturan KPU,” katanya.

Rambe mengklaim revisi ini perlu dilakukan demi mengantisipasi persoalan sengketa setelah Pilkada.

“Revisi itu perlu agar antisipasi persoalan yang ada. Jika revisi salah satunya, maka yang lain harus direvisi. Kalau tidak akan bertabrakan atau bertentangan satu sama lain,” terangnya.

Selain masalah sengketa Pilkada, kata dia, masih banyak persoalan yang harus diutamakan, yaitu masalah petahana dan mahar politik yang telah tercantum di PKPU.

“Anggaran Pilkada juga belum siap. Makanya perlu dimatangkan lagi baik dari segi regulasi maupun anggaran,” tandasnya.

[efd]

Sumber : Merdeka.com

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge