0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Sudah Dilarang, Sekolah Tetap Pungut Siswa Gakin

dok.timlo.net/daryono
Ketua Komisi II DPRD Solo, YF Sukasno (dok.timlo.net/daryono)

Solo – Meski Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Solo dan Komisi IV DPRD Solo sudah menegaskan tidak ada pungutan uang masuk terhadap siswa keluarga miskin (Gakin), praktek pungutan uang masuk sekolah terhadap siswa Gakin masih terjadi.

“Saya mendapat aduan dari keluarga Gakin yang anaknya diterima di salah satu SMA negeri favorit. Ia diminta membayar dengan total Rp 1,180 juta,” kata Ketua Fraksi PDIP Solo, YF Sukasno kepada wartawan, Kamis (25/6) di gedung dewan.

Dijelaskan, uang masuk Rp 1,180 juta itu perincianya Rp 560 ribu untuk biaya daftar ulang, pembuatan kartu OSIS, Pramuka, asuransi dan lain-lain. Sisanya, Rp 620 ribu untuk pembayaran seragam sekolah.

“Saya tanya teman-teman Komisi IV, untuk siswa Gakin katanya tidak ada bayaran. Oleh karena itu, akan saya temui pengadu ini untuk konfirmasi lebih lanjut. Harapan saya, semua sekolah menjalankan sesuai regulasi dan instruksi Pak Walikota,” terang Sukasno.

Pungutan sekolah juga terjadi di SMAN 5. Dalam surat edaran yang Timlo.net peroleh, sekolah itu menarik biaya daftar ulang sebesar Rp 300.000. Perinciannya, biaya pelaksanaan MOS dan matrikulasi Rp 100.000, PTA/Kemah Pramuka Rp 90.000, Out Bond Rp 70.000, pembuatan kartu OSISs dan Asuransi Rp 15.000 serta Tes Penjurusan Program Rp 25.000. Surat tertanggal 15 Juni 2015 itu ditandatangani Kepala SMAN 5 Solo, Sajidan yang sekarang sudah dicopot.

“Siswa Gakin pun juga ditarik. Kalau tidak Gakin saya masih bisa maklum,” ujar sumber Timlo.net yang enggan disebut namanya.

Keluhan pungutan sekolah juga disampaikan warga yang mengatasnamakan dirinya Warga Peduli Pendidikan. Dalam selebaran yang ditandatangai Ust Agus Hasbullah, warga mengeluhkan masih banyaknya SMA/SMK negeri yang memungut biaya sumbangan pengembangan sekolah (SPS) dengan biaya yang besar.

“Meminta kepada Kepala Disdikpora Surakarta untuk memberi sanksi kepada sekolah yang telah mengadakan pungutan SPS, yang jelas melanggar Perda dan Permen RI,” tulis salah satu tuntutan di selebaran itu.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge