0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Dana Aspirasi Tak Bisa Masuk Banggar?

dok.merdeka.com

DPR RI

Timlo.net – DPR pasrah jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak usulan dana Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP). Usulan dana aspirasi itu harus berdasarkan keputusan bersama antara DPR dan pemerintah.

“Sifatnya pengajuan harus dari pemerintah. Pembahasannya pemerintah dan DPR. Apabila dalam pembahasan itu pemerintah tak mengajukan maka tidak akan terjadi,” kata Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, Kamis (25/6).

Agus menuturkan, apabila salah satu menolak, dapat dipastikan dana aspirasi sebesar Rp 21,1 Triliun itu tidak akan dilanjutkan.

“Apalagi pemerintah menyatakan seperti itu, itu masih jauh sekali. Kalau memang pemerintah tak mengusulkan maka tak bisa,” tuturnya.

Pengajuan dana aspirasi sesungguhnya harus diajukan dari pihak pemerintah. Apabila, tidak mengajukan ke dalam RAPBN 2016 maka DPR tak bisa melanjutkan pembahasan ke tingkat badan anggaran (banggar).

“Rulenya yang mengajukan adalah pemerintah, jika pemerintah tak mengajukan maka apa yang mau dibahas. Sekali lagi jika pemerintah tak mengajukan dan tak menyetujui maka pasti dana aspirasi tidak ada,” kata dia.

[dan]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge