0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Sistem Full Financiering Dianggap Pro Pemodal

Anggota Banggar DPRD Solo, Supriyanto (dok.timlo.net/daryono)
Solo — Jajaran Komisi II DPRD Solo mengingatkan peluang timbulnya praktek monopili dan keberpihakan pada pemodal besar seiring diterapkannya sistem pembayaran tanpa uang muka (full financiering) pada sebagian besar proyek pemerintah.
“Saya sudah protes di rapat Badan Anggaran berkali-kali sejak 2014. Jangan terpola full financiering. Akhirnya jadi monopoli dan pro pemodal besar,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Solo, Supriyanto kepada wartawan, Selasa (23/6).

Menurut Supriyanto, Pemkot semestinya lebih menitikberatkan pada track record kontraktor dan kesanggupan menyediakan fresh money sebesar 25 persen. Hal itu sebagai bentuk profesionalitas kontraktor.

“Jangan full financiering. Semestinya berdasarkan pada track record dan rekam jejak kontraktor. Yang terjadi sekarang justru full financiring yang dimenangkan satu PT dan ngesub-ngesub,” ujar dia.

Supriyanto menambahkan, dengan sistem pembayaran per termin, kualitas bangunan juga bisa dikontrol.     Di sisi lain, sistem full financiriang hanya menjamin ketepatan waktu tanpa menjamin kualitas pekerjaan.

“Skedule waktu yang sudah disepakati dengan sistem termin ya itu jadi tanggung jawab. Kontraktor kan juga punya daya tawar,” jelasnya.

Anggota Komisi II DPRD Solo, Janjang Sumaryoto Aji mengatakan sesuai undang-undang jasa konstruksi, sistem pembayaran membolehkan adanya tanpa uang muka. Namun, sistem pembayaran merupakan persoalan teknis antara kontraktor dan Pemkot.

“Kalau di Pansus IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi) tidak diatur soal pembayaran. Itu kan soal teknis,” ungkapnya.

Sebelumnya, sejumlah assosiasi jasa konstruksi di Solo melayangkan surat keberatan kepada Ketua DPRD soal pemberlakukan sistem full financiering.
Dikirim melalui BlackBerry® dari 3 – Jaringan GSM-Mu

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge