0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Wacana Pembentukan Komite Pengawasan Eksternal KPK Mencuat

dok.merdeka.com
ilustrasi (dok.merdeka.com)

Timlo.net – Pro kontra terkait revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama soal penyadapan, terus bergulir. Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani menilai, proses penyadapan KPK akan berjalan seperti biasa. Namun untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang, maka diperlukan adanya perbaikan pengawasan.

“Bagi kami, kewenangan penyadapan tetap seperti sekarang. Hanya terhadap kecurigaan adanya kemungkinan terjadinya abuse of power oleh oknum di KPK maka perlu diperbaiki sistem pengawasan maupun auditnya. Dalam kerangka perbaikan inilah antara lain Komite Pengawasan eksternal diperlukan, bukan hanya pengawas internal saja,” kata Arsul ketika dihubungi, Senin (22/6).

Politikus PPP ini menambahkan jika revisi tetap dilakukan, maka harus ditegaskan bahwa UU KPK itu termasuk dalam lex specialis. Sehingga tidak bisa dipertentangkan dengan UU lain, termasuk KUHAP.

“Revisi UU KPK untuk menegaskan kewenangan KPK mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri. Pasal tentang hal ini perlu diperjelas sehingga menutup celah untuk adanya multi tafsir,” imbuhnya.

Bukan hanya itu, Arsul juga mengimbau agar kolektif kolegial pimpinan KPK bisa dipertegas. Sehingga jika ada pimpinan yang tersangkut kasus, harus diperjelas apakah akan diberhentikan sementara atau tidak.

“Tentu kami yang di DPR ini menunggu penjelasan resmi baik melalui surat atau rapat resmi dengan pemerintah, apakah penolakan revisi UU KPK itu hanya kalau dilaksanakan di tahun 2015 atau memang pemerintah maunya tidak direvisi sama sekali sehingga rencana revisi UU KPK itu harus dikeluarkan dari daftar panjang Prolegnas 2015-2019,” tandasnya.

[dan]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge