0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pelaku Konstruksi Protes Sistem Full Financiering Proyek Pemkot Solo

Solo – Masyarakat Jasa Konstruksi Surakarta (MJKS) memprotes sistem pembayaran full financiering (sistem pembayaran tanpa uang muka-Red) yang diberlakukan dalam proyek konstruksi pemerintah. Menurut MJKS, tidak ada aturan yang mengharuskan sistem full financiering.

Protes itu disampaikan MJKS dalam surat tertanggal 25 Mei 2015 yang dikirim kepada Ketua DPRD Solo. Surat itu ditandatangani pimpinan beberapa asosiasi jasa kontruksi diantaranya Baroto Boedi Sosatyo Tri Wibowo (BPC Gapensi Kota Surakarta),  Sri Mulyani (DPK Aspekindo Surakarta), Ngatijo Sri Rahardjo (DPC Gapeksindo Surakarta), S Santosa (DPC Askonas Surakarta), Vairda Yulianto (DPC Aspeknas Surakarta) dan Triyana (BPC Gakindo Surakarta).

Dalam surat itu, MJKS menyampaikan beberapa pasal dalam Keputusan Presiden No 18 Tahun 2000 yang mengatur pembayaran uang muka proyek fisik. MJKS juga mencantumkan regulasi lainnya yakni Keprres No 80 Tahun 2003, Peraturan Presiden (Perpres) No 54 Tahun 2010, Perpres No 70 Tahun 2010. MJKS berkesimpulan tidak ada aturan yang mengharuskan sistem full financiering.

“Dari Keppres No 18 Tahun 2010 sampai dengan Perpres No 4 Tahun 2015 perubahan (keempat), Perpres No 54 Tahun 2010, sudah jelas bahwa tidak ada aturan yang meniadakan adanya uang muka,” tulis MJKS dalam suratnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Solo, Teguh Prakosa mengatakan protes MJKS akan dibahas lebih lanjut oleh Komisi II dan Panitia Khusus (Pansus) Raperda Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Namun demikian, Teguh menegaskan dari pengalaman selama ini sistem full financiering lebih menjamin kelancaran proses pekerjaan fisik.

“Memang tidak ada jaminan kualitas pasti bagus. Tetapi kan minimal tidak ada kendala di birokrasi. Kalaus sistem uang muka, pekerjaan terkadang terlambat karena pencairan uang muka kedua menunggu SPj,” jelas dia.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

KEMBALI KE ATAS badge