0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

DPR Minta Penyadapan KPK Dirahasiakan

merdeka.com
Gedung KPK (merdeka.com)

Timlo.net – Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) diminta tidak mempublikasikan hasil penyadapannya kepada publik. Meskipun, KPK memiliki kewenangan penuh melakukan penyadapan kepada siapapun.

“Saya paham kewenangan lakukan penyadapan itu diberikan kepada KPK, tapi kita berhak juga kepada KPK, untuk dilakukan secara penuh tanggung jawab. Tanpa harus korbankan privasi daripada orang-orang yang disadap,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Mulfachri Harahap, Jumat (19/6).

Menurutnya, bagi lembaga antirasuah tersebut penyadapan merupakan bagian penting dalam pemberantasan korupsi. Hak penyadapan itu merupakan jalan untuk menemukan bukti-bukti kuat dalam pengungkapan sebuah kasus.

“Saya paham kalau Ruki katakan itu, mari kita liat kewenangan KPK yang diatur Undang Undang, supervisi, pencegahan penindakan. Dalam pandangan saya itu tunjukkan prioritas,” ungkapnya.

Sebelumnya, Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR bersepakat segera merevisi empat poin dalam Undang Undang KPK. Pertama, menegaskan posisi hukum KPK, yaitu undang-undang lex spesialis.

Kedua, memperluas kewenangan KPK untuk mengangkat dan mendidik penyidik. Ketiga, terkait dengan keberadaan dan kewenangan komite pengawas sebagai pelengkap penasihat KPK. Terakhir, berkenaan dengan penataan kembali organisasi KPK.

[efd]

Sumber: merdeka.com



loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge