0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

SKPD Ini Stop Berikan Uang Lembur dan Honorarium

merdeka.com
Ilustrasi Uang (merdeka.com)

Sukoharjo — Sejumlah Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Sukoharjo akan menghentikan pemberian honor lembur. Kebijakan ini merujuk kepada rekomendasi dari BPK Provinsi Jawa Tengah agar menghentikan pemberian honorarium pada satu kegiatan, karena dinilai berpotensi dobel anggaran.

“Kami akan menghapus honorarium dan uang lembur untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan mengingat adanya rekomendasi dari BPK Jawa Tengah,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Sri Wati Anita, kamis (18/6).

Sejumlah SKPD yang melakukan penghapusan anggaran kerja lembur dan honorarium adalah Satpol PP, Bapermasdes, Inspektorat, BKD, Disdukcapil, dan Bagian Pemerintahan Setda Sukoharjo. Sedangkan Disdukcapil sendiri pada 2014 menganggarkan  honorarium Rp 57 juta dan Rp 17 juta untuk lembur pegawai.

Untuk Disdukcapil, dana lembur terhadap pegawai yang melakukan pencatatan blangko KTP manual yang berada di seluruh kecamatan di Sukoharjo. Pasalnya, data ini harus dicatat oleh pegawai Disdukcapil langsung.

“Klarifikasi di luar jam kerja misalnya pencatatan akte kelahiran yang hanya dilakukan satu orang saja untuk proses input datanya,” tandasnya.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge