0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Soal Revisi UU KPK, Pemerintah dan DPR Kompak Mengelak

merdeka.com
Gedung KPK (merdeka.com)

Timlo.net – Usulan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disinyalir merupakan inisiatif dari DPR. Walaupun atas usulan DPR, pemerintah tidak bisa serta merta menolak untuk membahas revisi undang-undang tersebut.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan bila usulan revisi Undang-Undang KPK adalah inisiatif dari DPR. Walaupun atas usulan DPR, pemerintah tidak bisa serta merta menolak untuk membahas revisi undang-undang tersebut.

“Jadi jangan salah itu usul inisiatif DPR, bukan usul kita. Kan tidak mungkin kita nolak usul DPR, karena undang-undang dibahas DPR bersama pemerintah,” kata Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, Rabu (17/6).

Menurut Yasonna, antara pemerintah dan DPR harus saling koordinasi untuk membahas undang-undang. Termasuk rencana revisi Undang-Undang KPK.

“Kalau mereka katakan siap berapa UU kita siap membahasnya bersama seperti apa draftnya itu nanti kita tunggu saja,” ucapnya.

Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo justru mengatakan sebaliknya. Menurutnya pemerintah lah pihak yang ngotot mengajukan usulan revisi UU KPK. Padahal menurut dia, Prolegnas 2015 masih banyak yang belum diselesaikan antara pemerintah dan DPR.

“Iya jadi kemarin itu pemerintah mengusulkan RUU baru yang diminta untuk dijadikan skala prioritas 2015, namun kemarin sudah saya sanggah, pemerintah sekarang mengajukan 10 (RUU) saja belum beres, sekarang mengajukan lagi apa dasar dan argumentasinya,” kata Firman.

Dia pun tak tahu apa alasan pemerintah ngotot ingin merevisi UU KPK ini. Akan tetapi, lanjut Politikus Golkar ini, DPR akhirnya setuju untuk memasukkan revisi UU KPK dengan sejumlah catatan.

“Saya minta pemerintah berpikir realistis, saya katakan ketika nanti Prolegnas targetnya tidak tercapai, nanti dihujat adalah DPR. Padahal UU ini juga UU yang dibuat bersama dengan pemerintah. Karena pemerintah memaksakan kehendaknya ya tentu saya menyampaikan pemikiran yang konstruktif,” terang dia.

Firman mengatakan, pemerintah harus mencabut revisi UU prioritas yang sebelumnya sudah diajukan ke DPR terlebih dahulu sebelum masukan revisi UU KPK. Karena menurut dia, 10 materi revisi UU yang masuk dalam Prolegnas prioritas 2015 saja belum selesai dibahas.

Terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno menyatakan Presiden Joko Widodo tidak memiliki niat untuk melakukan revisi Undang-undang KPK. Usulan revisi UU itu, sepenuhnya berasal dari DPR.

“Jadi Presiden sudah sampaikan, Presiden tegaskan tidak ada niatan untuk melakukan revisi tentang UU KPK,” kata Pratikno.

Pratikno menegaskan, revisi UU KPK adalah murni inisiatif dari DPR. Dengan demikian, pemerintah tidak bisa berbuat banyak akan hal tersebut.

[did]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge