0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

PD BKK Eromoko Bantah Terlibat Kasus Korupsi

Dirut PD BKK Eromoko, Sunaryo (dok.timlo.net/tarmuji)

Wonogiri — Gugatan yang ditujukan terhadap jajaran direksi PD BKK Eromoko oleh tersangka kasus korupsi PD BKK Eromoko Cabang Bulukerto, Tri Wahono melalui pengacaranya dinilai salah sasaran. Pasalnya, sudah sesuai prosedur, baik prosedur administarsi maupun prosedur rekomendasi.

“Memang batas kewenangan pencairan kredit di atas Rp 25 juta harus melalui rekomendasi kantor pusat. Itu sudah sesuai SOP,” jelas Direktur Utama (Dirut) PD BKK Eromoko, Sunaryo saat dijumpai wartawan, Jumat (12/6).

Menurut Sunaryo, segala sesuatunya sudah sepenuhnya menjadi tanggung jawab kantor cabang, mulai dari data permohonan, berkas atau perabotnya dan agunan. Selain itu, kelayakan kredit dan karakter nasabah termasuk perjanjian kredit yang membuat kantor cabang.

“Kita hanya merekomendasi data yang disajikan cabang. Sebenarnya ini kan berawal dari cabang yang membuat perjanjian kredit antara Tri Wahono selaku kepala cabang dengan almarhum Sutrisno,” tutur Sunaryo.

Lebih lanjut Sunaryo menjelaskan, semua berawal dari kantor cabang dengan nasabah cabang terkait usulan pencairan pinjaman. Ia juga mengatakan, ketika kredit terjadi permasalahan murni menjadi kewenangan kantor cabang dan bukan kesalahan kantor pusat, pasalnya aturan itu sudah jelas tercantum dalam surat keputusan (SK). Pihaknya pun menampik jika kantor pusat terlibat dan ikut andil dalam kasus korupsi itu.

“TapiĀ  semua itu kan ada prosesnya, rekomendasi itu tidak langsung ke Dirut. Jadi menurut saya, gugatan itu salah sasaran dan jelas itu bukan kesalahan kami,” terangnya

Terkait sumber dana pinjaman, ditegaskan Sunaryo, selama cabang mencukupi pinjaman dapat dicairkan. Namun jika cabang tidak mencukupi, barulah kantor pusat memberikan talangan.

“Itu pun sifatnya ngebon kantor pusat,” katanya.

Ditambahkan, terkait gugatan itu, pihaknya sejauh ini belum mengambil langkah-langkah hukum atau pembelaan, semisal menyiapkan pengacara. Namun pihaknya telah melaporkan kasus ini kepada Kabid Perekonomian Setda, Bupati Wonogiri dan bahkan sampai gubernur.

“BKK ini merupakan perusahaan milik Pemkab, jadi segala sesuatunya sudah kami serahkan kepada Bupati selaku kepala daerah,” imbuhnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge