0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

JK Menilai Panglima TNI Tak Harus Bergiliran

dok.merdeka.com
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (dok.merdeka.com)

Timlo.net – Polemik suksesi Panglima TNI dilakukan secara bergiliran dari tiap angkatan terus bergulir. Tidak ada aturan yang mengharuskan pemilihannya dilakukan pergiliran matra.

Jika disesuaikan dengan urutan panglima TNI yang di era pemerintahan Presiden SBY, Panglima TNI selama tiga periode jabatan sebelumnya terdiri dari AU, AD, AL, dan terakhir AD. Saat ini, jabatan tersebut disandang oleh Jenderal Moeldoko dari TNI AD.

“Memang itu tidak tertulis itu, sebenarnya bukan menghabiskan, tapi ketentuan itu memang tidak tertulis,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sabtu (6/6).

JK mengatakan, ketentuan yang paling jelas tertera dalam undang-undang adalah sosok calon Panglima TNI harus berpangkat jenderal bintang empat.

“Karena ketentuannya hanya seorang bekas kepala staf yang artinya sudah bintang empat, jadi itu saja, karena yang bintang empat masih aktif tak banyak ya memang hanya di situ. Tapi tidak ketentuannya sekarang harus angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, tidak. Tapi hanya siapa yang mampu,” jelas JK.

JK yakin siapa pun sosok yang dipilih Presiden Joko Widodo untuk menjadi Panglima TNI adalah sosok dengan kemampuan luar biasa dalam hal pengamanan negara.

“Tentu presiden akan memilih siapa yang mempunyai kemampuan yang hebat. (Tidak harus TNI AU) Tidak, itu angkatan itu taat kepada komando, taat kepada panglima tertinggi. Itu pasti dipilih yang paling mampu. Semua mampu tapi pasti dipilih yang terbaik untuk posisi itu,” ucap JK.

Sekedar diketahui, Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan pensiun pada 8 Juli 2015. Moeldoko mulai menjabat sebagai Panglima TNI sejak 30 Agustus 2013, menggantikan Laksamana Agus Suhartono. DPR sendiri sudah mendesak Jokowi untuk segera mengajukan calon Panglima TNI baru sebelum akhir Juni 2015.

[tyo]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge