0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

PPDB, Siswa Gakin Harus Sesuai SK Walikota

dok.timlo.net/gg
Ketua Komisi IV DPRD Solo, Hartanti (dok.timlo.net/gg)
Solo —┬áJajaran Komisi IV DPRD Solo meminta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Solo memikirkan kebijakan alternatif tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) dari keluarga miskin (Gakin). Pasalnya, mulai tahun ini siswa Gakin ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Walikota.
“Dulu siswa Gakin cukup dibuktikan dengan kepemilikan Jamkesmas atau PKMS Gold. Sekarang harus ada dalam SK Walikota tentang Gakin. Jadi, kalau tidak ada dalam SK Walikota, meski punya Jamkesmas ya tidak termasuk siswa Gakin,” kata Ketua Komisi IV DPRD Solo, Hartanti kepada wartawan, Jumat (5/6).

Begitupun saat mencari surat keterangan tidak mampu (SKTM), lanjut Hartanti, jika tidak terdaftar dalam SK Walikota dipastikan permintaan SKTM itu tidak akan dilayani.

“Padahal kenyataannya ada yang tidak masuk dalam SK Walikota tetapi memiliki Jamkesmas dan berasal dari keluarga miskin. Kita harapkan ada kebijakan khusus dari dinas,” ujarnya.

Hartanti menambahkan, dalam PPDB tahun ini, kuota siswa Gakin ditambah menjadi 20 persen. Sebelumnya, kuota siswa Gakin hanya 10 persen. Selain itu ada kuota khusus anak berprestasi, kuota khusus anak inklusi dan kuota anak guru.

“Kuota anak guru ini mendaftarnya di sekolah yang orang tuanya menjadi guru,” ujarnya.

Sekretaris Dikpora Solo, Aryo Widyandoko mengatakan PPDB online SMA, baik negeri dan swasta dilakukan pada 17-19 Juni. Sementara untuk SMP negeri dan swasta dibuka pada 29-30 Juni dan 1 Juli.

“Untuk SMK sistemnya PPDB offline,” katanya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge