0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pelaku Usaha Jasa Konstruksi Wajib Kantongi Perizinan

dok.timlo.net/humas pks solo
Anggota Pansus IUJK, Quatly Abdul Kadir Alkatiri (dok.timlo.net/humas pks solo)

Solo —¬†Seluruh pelaku usaha jasa konstruksi yang mengerjakan pekerjaan konstruksi di Solo diwajibkan memiliki izin usaha jasa konstruksi (IUJK). Aturan itu termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) IUJK yang tengah dibahas Panitia Khusus (Pansus) DPRD Solo.

“Selama ini, izin jasa kontruksi ini hanya mengatur pelaku usaha yang mengerjakan proyek pemerintah. Kedepan, akan juga mengatur swasta,” kata Ketua Pansus Raperda IUJK DPRD Solo, Janjang Sumaryono Aji kepada wartawan, Kamis (4/6).

Menurut Janjang, selama ini, banyak pelaku usaha konstruksi mengerjakan pekerjaan konstruksi milik swasta. Namun, pekerjaan konstruksi itu tidak dilengkapi perizinan sebagaimana lelang konstruksi milik pemerintah. Bank garansi, jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan belum disyarakan sebagaiman lelang konstruksi pemerintah.

Pengaturan Raperda, lanjut Janjang, juga menyangkut perencanaan, pengawasan hingga diterbitkannya izin usaha. Potensi kegagalan konstruksi juga diatur di dalamnya.

“Perencana konstruksi bebas dari tuntutan jika kesalahan terjadi pelaksanaa, pengawas dan penggunan jasa. Begitu sebaliknya, pelaksana, pengawas dan pengguna jasa bebas dari tuntutan jika kesalahan ada di perencana,” beber dia.

Anggota Pansus IUJK, Quatly Abdul Kadir Alkatiri menambahkan jika terjadi kegagalan pekerjaan konstruksi harus dicari dulu siapa yang bertanggungjawab.

“Kegagalan konstruksi kan beda sama kegagalan bangunan. Kalau kegagalan konstruksi kegagalan akibat pekerjaan konstruksi. Sementara kegagalan bangunan setelah bangunan jadi,” ujarnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge